Gubernur Malut bakal Rubah Sistem Informasi di RS Level Provinsi
Ternatehariini – Gubernur Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos bakal mengubah sistem manajemen informasi Rumah Sakit di level Provinsi, dengan pelayanan yang lebih maksimal. Sistem yang akan diubah ini mulai dari pemesanan obat, laporan dokter semuanya bisa terintegrasi digitalisasi.
Hal ini dilakukan, agar pelayanan kesehatan semakin maksimal, serta manajemen dan arus kas menjadi lebih baik. Meski begitu, peningkatan pelayanan melalui digitalisasi ini dilakukan pada bulan Juli 2025 mendatang.
Sherly menegaskan bahwa, saat ini Pemrov Malut telah melakukan penandatangan kerjasama dengan Kimia Farma, untuk meningkatkan layanan kesehatan, terkait pengadaan obat yang lebih baik.
“Pelayanan kesehatan adalah hak, bukan beban, dan UHC bukan sekadar soal pendaftaran, tetapi mengenai siapa yang benar-benar bisa merasakan manfaat dan terlindungi, karena kesehatan adalah hak setiap individu,” kata Sherly, pada acara peluncuran UHC prioritas di Gamalama Ballroom Bella Hotel Ternate, pada Selasa, 17 Juni 2025.
Baca Juga:
Ia mengajak semua kepala daerah dan pemangku kepentingan, untuk meningkatkan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai arahan Presiden Prabowo. Hal ini diperlukan agar cakupan pemeriksaan kesehatan gratis dapat meningkat, mengingat Maluku Utara masih tergolong rendah dalam hal ini.
“Saya harap para Bupati dan Walikota melakukan investigasi di lapangan untuk menemukan apa saja kendala yang membuat angka PKG di Maluku Utara masih rendah. Mari kita cari tahu masalahnya dan bersama-sama mencari solusinya,” ungkapnya.
Sementara, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pada bulan Juni ini, provinsi Maluku Utara sudah mencapai suatu prestasi yang signifikan, dengan tingkat kepuasan melampaui 98 persen dan tingkat keaktifan di atas 80 persen.
“Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Maluku Utara adalah provinsi ke-15 yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung UHC prioritas,” ujarnya.
Dirinya juga menyatakan bahwa, adanya tingkat keaktifan di atas 80 persen, maka Maluku Utara telah melampaui rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 77 persen.
“Ini merupakan kemajuan yang baik bagi provinsi Maluku Utara, dengan harapan bahwa program JKN dapat terus membantu masyarakat yang kurang mampu saat menghadapi kesakitan. Kami berharap agar seluruh masyarakat bisa menikmati layanan BPJS Kesehatan secara optimal,” tandasnya.
Artikel Terkait
