329 PPPK Tahap I Ikut Orientasi, Wali Kota Ternate M. Tauhid; Kinerja Harus Berorientasi Pelayanan Publik
Ternatehariini – Sebanyak 329 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Ternate tahap I tahun pengangkatan 2024 telah mengikuti orientasi. Jumlah ini terdiri dari Tenaga Guru sebanyak 80 peserta, Tenaga Kesehatan dengan jumlah 23 peserta dan Teknis sebanyak 226 peserta.
Orientasi ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman,di asrama haji transit Ternate, Senin 21 Juli 2025.
Tauhid mengatakan, orientasi yang dilaksanakan ini merupakan titik awal, untuk membentuk pola pikir dan etos kerja, bukan sekadar menjadi pegawai, tapi menjadi pelayan rakyat yang memberi manfaat, solusi, dan harapan.
Di Kota Ternate, kontrak kerja PPPK ditetapkan selama lima tahun, dengan evaluasi kinerja dilakukan setiap tahun. Evaluasi ini, menjadi dasar pertimbangan untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak sebelum masa lima tahun berakhir.
Baca Juga:
“PPPK bukan sekadar pegawai dengan perjanjian kerja. PPPK adalah bagian penting dari sumber daya aparatur negara yang ikut menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah,” kata Tauhid.
Ia berharap, setelah orientasi ini, PPPK Kota Ternate dapat memahami peran strategis sebagai PPPK, dan mampu menunjukkan kinerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsaoly yang juga selaku panitia orientasi PPPK tahap I Kota Ternate menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara dan Pembekalan kepada PPPK yang baru diangkat dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi atau tanya jawab dan ujian tertulis.
“Tenaga Pengajar dalam Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate,” tuturnya.
Orientasi menjadi langkah awal yang strategis dan wajib diikuti oleh seluruh PPPK yang baru diangkat. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dasar ASN, serta tugas dan fungsi yang melekat pada peran birokrasi.
Samin menegaskan, orientasi ini sangat penting, terutama karena sebagian besar PPPK berasal dari latar belakang non-ASN, sehingga diperlukan proses adaptasi terhadap budaya kerja pemerintahan, prinsip-prinsip pelayanan publik, serta integritas dan etika profesi ASN.
“Orientasi tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan, tetapi juga sebagai pondasi dalam membentuk sikap dan perilaku profesional PPPK dalam mendukung tata kelola pemerintahan akuntabel dan berdaya saing,” tandasnya.
Artikel Terkait
