Is Suaib Kembali Pimpin DPW PKS Maluku Utara Periode 2025–2030
Ternatehariini – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI di Aula Muara Hotel Kota Ternate, pada Minggu 25 Agustus 2025.
Agenda utama Muswil ini adalah pelantikan dan pengukuhan pengurus wilayah PKS Maluku Utara periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan secara daring dan serentak di seluruh Indonesia oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang dipimpin langsung oleh Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf.
Dalam kepengurusan baru ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Utara, Is Suaib, kembali terpilih untuk memimpin DPW PKS Maluku Utara. Sementara itu, Zulkifli Hi Umar ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Ridwan Husen sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah.
Muswil VI mengusung tema “Kokoh Bersama, Majukan Maluku Utara untuk Indonesia”, mencerminkan semangat PKS dalam membangun sinergi untuk kemajuan daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, turut hadir memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menyampaikan apresiasi terhadap peran PKS dalam pembangunan dan berharap agar tetap menjalankan fungsi kontrol secara konstruktif.
“Jika kami salah, kritik kami. Jika kami benar, terima kami,” ujar Sherly Laos.
Sementara itu, Is Suaib menegaskan bahwa, kepemimpinannya pada periode kedua ini akan fokus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah di seluruh tingkatan, sesuai arahan Presiden PKS.
“PKS mengedepankan kemitraan yang kritis dan konstruktif. Meskipun pada Pilkada lalu kita berbeda pilihan, namun demi kemajuan daerah, kita harus bersatu dan berkolaborasi,” tutur Is Suaib.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Anggota DPR RI Izzudian Al Qossam Kasuba, Anggota DPD RI Hasby Yusuf, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, dan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba.
Hadir pula seluruh anggota DPRD PKS se-Provinsi Maluku Utara, pengurus Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) PKS dari seluruh kabupaten/kota, serta tamu undangan dari berbagai partai politik lain.







