Penyaluran KUR di Maluku Utara Tembus Rp 400,94 Miliar, Halmahera Utara Jadi Kontributor Tertinggi
Ternatehariini – Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara mencapai Rp 400,94 miliar, disalurkan kepada 6.660 debitur hingga Agustus 2025. Capaian ini mencerminkan peran strategis program KUR dalam mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di provinsi itu, mengungkapkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara mencatat realisasi penyaluran tertinggi. Total sebesar Rp 86,70 miliar disalurkan kepada 1.497 debitur di wilayah tersebut, menjadikannya sebagai salah satu poros ekonomi utama di Maluku Utara.
Namun, dibalik capaian positif tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian. Beberapa isu utama mencakup ketimpangan akses dan demografi penyaluran, rendahnya tingkat perekaman data calon debitur potensial pada aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta belum meratanya penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan.
“Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, meningkatkan intensitas sosialisasi KUR kepada masyarakat dan kelompok usaha, memperluas basis pembiayaan ke sektor-sektor produksi, serta menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) penggunaan aplikasi SIKP bagi operator di pemerintah daerah,” ujar Sakop, Senin 29 September 2025.
Baca Juga:
Penyaluran UMi Tumbuh 0,78 Persen, Tantangan Masih Mengemuka
Sementara itu, lanjut Sakop, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Maluku Utara hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1,86 miliar, dengan jumlah debitur mencapai 400 orang. Realisasi ini tumbuh 0,78 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Debitur UMi tersebar di empat wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kota Ternate. Meskipun mencatat pertumbuhan, penyaluran UMi menghadapi tantangan tersendiri.
“Salah satu isu utama adalah rendahnya minat calon debitur terhadap UMi, lantaran plafon pembiayaannya lebih kecil dan suku bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan KUR. Selain itu, jumlah lembaga penyalur UMi di Maluku Utara masih sangat terbatas,” katanya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mendorong peningkatan sinergi antara lembaga penyalur UMi dan pemerintah daerah. Strategi yang disarankan meliputi sosialisasi UMi secara intensif, pelibatan koperasi sebagai mitra penyalur, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga demi memperluas jangkauan dan inklusi pembiayaan ultra mikro.
Artikel Terkait
