Warga Lingkar Tambang Dorong Transparansi Program PPM PT. MHM
Ternatehariini — Suara masyarakat di lingkar tambang mulai menguat dalam diskusi publik yang digelar PT. Mega Haltim Mineral (PT. MHM) di aula Kantor Camat Wasile Selatan, Senin 28 Oktober 2025.
Warga dan perwakilan desa menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Empat desa yang termasuk dalam wilayah lingkar tambang — Saolat, Nusa Jaya, Minyamin, dan Waijoi — hadir bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur Forkopimcam. Namun di balik forum yang tampak formal itu, muncul harapan besar agar program PPM tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Selaku pemerintah desa, kami berkewajiban menerima investasi yang membawa dampak pembangunan. Tapi kami juga ingin setiap program disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Melieser Dawanaka, Kepala Desa Saolat, mewakili empat desa lingkar tambang.
Baca Juga:
Menurutnya, program PPM tahun sebelumnya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Ia berharap koordinasi lebih intensif antara perusahaan dan pemerintah desa agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Hal senada disampaikan Kapten Abd. Muksin, Danramil 1505-02 Wasile. Ia menegaskan, forum seperti ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan sarana menyerap aspirasi masyarakat.
“Perbedaan pendapat itu wajar, yang penting semua bermuara pada kesejahteraan warga. Sampaikan apa yang dibutuhkan, jangan ragu,” ujarnya.
Sementara itu, Ipda Fachry Bamatraf, Kapolsek Wasile Selatan, menyoroti pentingnya stabilitas sosial di sekitar wilayah tambang. “Kondisi aman hanya bisa tercipta kalau masyarakat merasa dilibatkan. Kolaborasi antara perusahaan dan warga menjadi kunci menjaga keamanan di lingkar tambang,” tegasnya.
Pihak perusahaan, melalui perwakilannya Andi, mengaku terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ia mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atas pelaksanaan program PPM tahun 2024.
“Kami ingin program berikutnya lebih tepat sasaran. Karena itu, kami butuh catatan kritis dari desa dan tokoh masyarakat,” katanya.
Sementara, Camat Wasile Selatan, Jainudin Ashor, menutup diskusi dengan penekanan agar PT. MHM menyesuaikan programnya dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi prioritas. Program jangan hanya simbolik, tapi harus dirasakan manfaatnya langsung oleh warga,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang penting bagi masyarakat lingkar tambang untuk bersuara. Meski berlangsung dalam suasana formal, nuansa partisipatif mulai terasa — sebuah langkah awal menuju tata kelola tambang yang lebih terbuka dan berpihak pada masyarakat.
.
Artikel Terkait
