Pemda Haltim Gunakan Forum IPDN untuk Perjuangkan Pembangunan Daerah Terpadu
Ternatehariini — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tak ingin tertinggal dalam arus besar pembangunan nasional. Melalui forum Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat, membawa misi penting untuk memastikan arah pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pusat, namun tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat lokal.
Ricky didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Haltim, Abdul Halim Djen Kipu, dengan membawa sejumlah usulan program kerja Tahun Anggaran 2026 yang disiapkan secara matang lintas sektor.
“Forum ini bukan hanya sekadar agenda koordinasi, tapi ruang strategis untuk menjembatani kepentingan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujar Ricky di sela kegiatan, Senin 27 Oktober 2025.
Menurutnya, usulan program yang dibawa mencakup tiga sektor prioritas — infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat. Ketiganya dipilih karena dinilai paling mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Baca Juga:
Ricky menegaskan, sinkronisasi program antara pusat dan daerah sangat penting di tengah upaya percepatan pembangunan. “Sering kali daerah punya potensi besar, tapi tidak tersambung dengan prioritas pusat. Di forum seperti inilah kesempatan itu bisa diselaraskan,” tambahnya.
Rakor yang berlangsung selama empat hari, dari 26 hingga 29 Oktober 2025, mengangkat tema “Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Daerah dan Nasional Berdasarkan RPJMN 2025–2029”.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan-RB, dan Kementerian Kesehatan, serta dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Keterlibatan Pemda Haltim di forum nasional itu menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas wilayah dan lembaga. Ricky menilai, tanpa koordinasi yang terstruktur, banyak program daerah berpotensi berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan pusat.
“Kami ingin memastikan Halmahera Timur tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tapi juga menjadi bagian dari perencanaannya. Ini soal keadilan pembangunan,” tegas Ricky.
Melalui pendekatan yang lebih sinkron dan partisipatif, Pemda Haltim berharap hasil forum IPDN tahun ini dapat mempercepat akses pendanaan dan program strategis nasional ke wilayah timur Maluku Utara.
Artikel Terkait
