Fraksi NasDem DPRD Ternate Soroti RAPBD 2026: Belanja Besar, Bansos Nol Rupiah

Ternatehariini – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate menyampaikan, pandangan umumterhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, pada 5 November 2025.

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyoroti sejumlah hal penting terkait efektivitas pendapatan daerah, efisiensi belanja, dan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga.

Fraksi NasDem menilai kinerja pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 belum mencapai target optimal, terutama pada komponen utama seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Mudah-mudahan pada triwulan keempat nanti target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” ujar Julfikar Hasan Anggota DPRD Fraksi NasDem Kota Ternate.

Baca Juga:

Bupati Haltim Hadiri Perayaan Natal 2025 di Desa Silalayang

Menanggapi besaran rencana belanja daerah tahun 2026 yang mencapai Rp926 miliar, Fraksi NasDem menekankan perlunya langkah efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan belanja daerah. Menurut fraksi ini, arah kebijakan anggaran harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta difokuskan pada program produktif yang berdaya guna bagi masyarakat.

“Kebijakan belanja daerah seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya

Dalam rincian belanja, Fraksi NasDem menyoroti besarnya pos belanja barang dan jasa yang mencapai Rp319 miliar. Fraksi juga meminta penjelasan atas keberadaan pos honorarium dan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang dinilai tumpang tindih, serta perbedaan data pada belanja operasional.

Lebih jauh, fraksi menyayangkan tidaknya dianggarkan belanja Bantuan Sosial (Bansos) meskipun belanja hibah mencapai lebih dari Rp8 miliar.

“Bantuan sosial adalah bagian dari standar pelayanan minimum bagi masyarakat yang mestinya tidak diabaikan,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi NasDem juga meminta penjelasan rinci terkait alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar, termasuk peruntukannya dalam RAPBD 2026.

NasDem juga menyoroti soal pengakuan hutang bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Kota Ternate serta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait PAD yang belum diakui dalam RAPBD. Fraksi meminta penjelasan resmi dari pemerintah kota mengenai langkah penyelesaian dan pencatatannya dalam dokumen keuangan daerah tahun depan.

Apresiasi Infrastruktur dan Program Kesehatan

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi NasDem tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa capaian pemerintah kota, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan warga.

Selain itu, Fraksi NasDem juga mendorong agar program Ternate Universal Health Coverage (UHC) terus menjadi prioritas utama. Program ini, menurut fraksi, berperan besar dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, termasuk pembiayaan rujukan ke rumah sakit di luar kota.

Terkait pembiayaan daerah, Fraksi NasDem menilai positif langkah penyertaan modal sebesar Rp3 miliar kepada PT BPRS Bahari Berkesan, yang diharapkan dapat memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penyertaan modal ini sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tutupnya.