Sehari di Dua Kementerian, Bupati Haltim Dorong Program Infrastruktur dan Perumahan 2026
Ternatehariini – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, didampingi Sekretaris Daerah Ricky Chairul Ricfhat dan Sekretaris Dinas PUPR Iswan Mabud, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Kamis, 13 November 2025.
Tujuan kunjungan ini untuk menyampaikan, usulan pembangunan jalan dan jembatan, sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Haltim.
Selain itu juga, berkunjung ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna mengusulkan program perumahan untuk tahun anggaran 2026.
Usulan tersebut mencakup pembangunan Rumah Layak Huni, Rumah Susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara, serta program Pengawasan dan Pengentasan Kawasan Kumuh.
Baca Juga:
Dalam kunjungan itu Ubaid turut mengikuti rapat teknis bersama Sesditjen Penyediaan Perumahan, Musrifah, serta Direktur Penyediaan Lahan dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU), Indra Gunawan.
Ubaid menegaskan bahwa, pembangunan perumahan dan penataan kawasan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Haltim, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kami membawa beberapa usulan strategis agar bisa masuk dalam rencana program 2026,” ujar Ubaid.
Ia menjelaskan, Pemda Haltim fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rusun ASN untuk mendukung pelayanan publik, serta memperkuat pengawasan dalam penanganan kawasan kumuh.
“Program ini sejalan dengan komitmen Pemda Haltim untuk mendorong percepatan pembangunan permukiman yang lebih terarah dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga berharap, dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PKP agar seluruh program tersebut dapat direalisasikan.
“Hal ini sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Haltim,” ungkapnya.
Bupati dua periode itu menambahkan, kunjungan tersebut turut dirangkaikan dengan rapat teknis penyelarasan dokumen program daerah dengan kebijakan pusat untuk memastikan usulan Pemda Haltim dapat segera diproses pada tahun 2026.
Artikel Terkait
