F-Binkay NKRI Desak Pemda Haltim Pastikan Studi Kelayakan Sebelum Bangun Landmark Kota Maba
Ternatehariini — Fraksi Bintang Karya Nasional Keadilan Rakyat Indonesia (F-Binkay NKRI) DPRD Halmahera Timur, menilai rencana pembangunan Landmark Kota Maba tahun 2026 tidak boleh dilepaskan dari arah pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Juru bicara fraksi, Ririn Buhang, menegaskan bahwa Maba membutuhkan identitas kota yang modern dan humanis, bukan hanya simbol fisik.
Menurutnya, pembangunan landmark harus sejalan dengan konsep kota ramah anak, kota yang memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, serta kota yang memberi ruang luas bagi pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan ruang publik.
“Sebelum proyek ini dilaksanakan, pemerintah daerah harus memastikan adanya studi kelayakan yang komprehensif, objektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam pandangan akhir fraksi pada pengesahan RAPBD 2026, Kamis 20 November 2025.
Baca Juga:
Ririn menekankan bahwa landmark adalah investasi jangka panjang yang perlu dihitung dari manfaat ekonomi, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, hingga kemampuan pemeliharaan daerah.
Ia mengingatkan, studi kelayakan tidak boleh menjadi formalitas administratif. Kajian itu harus menjawab apakah pembangunan landmark benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
F-Binkay juga menuntut agar desain landmark nantinya tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi ramah anak, mudah diakses penyandang disabilitas, aman bagi perempuan, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi lokal.
“Tanpa bukti kuat dari studi kelayakan yang independen dan objektif, pembangunan landmark berpotensi tidak memberi manfaat publik yang sepadan dengan biaya yang diinvestasikan,” kata Ririn.
Fraksi tersebut menyatakan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang mengarah pada keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik.
Artikel Terkait
