Banggar dan TAPD Ternate Samakan Persepsi Jelang Tahap Akhir Pembahasan RAPBD 2026
Ternatehariini – Pemerintah Kota Ternate bersama DPRD menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) menjelang pembahasan tahap satu akhir, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 di Kantor DPRD Kota Ternate, Sabtu 22 November 2025.
Rapat ini difokuskan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyamakan persepsi, terkait dinamika anggaran di tahun depan.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjelaskan bahwa pertemuan pra-tahap akhir ini digelar untuk meminimalisir persoalan teknis yang berpotensi muncul pada Daftar Inventaris Masalah (DIM) tahap akhir.
“Dengan instrumen pra-tahap ini, kita sudah berdiskusi sehingga hal-hal yang mungkin muncul saat pembahasan akhir bisa lebih mudah diselesaikan,” ujarnya.
Baca Juga:
Rizal menyebutkan, dalam rapat tersebut, DPRD kembali menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah. Sejumlah objek pajak dan retribusi ikut menjadi perhatian, termasuk Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi persampahan.
Berdasarkan evaluasi Banggar, capaian PAD hingga memasuki akhir tahun menunjukkan tren positif. Melihat kondisi tersebut, DPRD menilai sejumlah objek pajak berpotensi untuk dinaikkan pada 2026. Namun minimnya data pada beberapa sektor membuat DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BP2RD menyusun skema yang rasional.
“Sebagai Ketua TAPD, saya telah meminta BP2RD menyusun skema objek mana saja yang bisa dinaikkan dan secara rasional mampu memberikan kontribusi terhadap PAD,” kata Rizal.
DPRD juga mendorong, agar pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dapat menjadi momentum memperkuat kinerja OPD pengelola pendapatan, dalam mengejar sumber PAD baru maupun optimalisasi yang sudah ada.
Selain pendapatan, rapat turut membahas kebutuhan anggaran untuk program UHC dan sejumlah pelayanan wajib, yang harus diakomodir dalam RAPBD 2026.
Rizal juga mengungkapkan, perlunya melakukan review terhadap RPJMD karena sejumlah indikator dan program teknis yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak lagi relevan untuk tahun 2026. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
“Kalau program teknis dalam RPJMD tidak ada di 2026, maka tentu kita tidak akan mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Ini harus ditinjau kembali agar tidak muncul penilaian bahwa pemerintah gagal memenuhi indikator RPJMD,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menyebut rapat tersebut menjadi langkah penyamaan persepsi terkait postur APBD 2026. Ia mengatakan bahwa beberapa OPD optimistis anggaran 2026 akan membaik karena adanya kebijakan pusat yang mengembalikan beberapa pos anggaran.
Meski demikian, Amin menegaskan perlunya penyesuaian belanja dengan kondisi TKD yang mengalami pengurangan. “Banggar dan TAPD sudah satu persepsi bahwa skema anggaran 2026 harus mempertimbangkan urgensi program prioritas yang sudah diakomodir,” ujarnya.
Ia menambahkan, OPD pengelola pendapatan harus mampu menyusun langkah inovatif untuk mengurangi potensi kebocoran PAD di tahun depan.
Rapat ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD 2026 yang saat ini memasuki fase krusial. Menjelang pembahasan tahap satu akhir yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, pemerintah dan DPRD berharap seluruh perbedaan persepsi dapat dirampungkan, terutama terkait dampak pengurangan TKD.
“Intinya, kami ingin agar sebelum masuk tahap satu akhir, semua sudah selaras sehingga tidak ada lagi masalah di pembahasan final,” tutup Amin.
Artikel Terkait
