TPID dan TP2DD Maluku Utara Gelar HLM, Bahas Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Daerah
Ternatehariini – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), menggelar High Level Meeting (HLM) sebagai langkah strategis memperkuat pengendalian inflasi, sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah. Pertemuan penting ini berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa, 25 November 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang juga menjabat sebagai Ketua TPID dan TP2DD Provinsi Maluku Utara. Turut mendampingi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, Sekda Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Biro Perekonomian, Suryanto Andili. Para peserta hadir dari unsur Forkopimda, perwakilan kabupaten/kota, OJK, DJPb, instansi vertikal, dan seluruh OPD terkait.
Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan menyebut inflasi provinsi hingga Oktober 2025 berada pada level 0,44 persen (ytd) atau 1,18 persen (yoy), menjadikan Malut, sebagai provinsi dengan inflasi terendah keempat di Indonesia.
Capaian ini disebut hasil sinergi TPID se-Maluku Utara yang konsisten menerapkan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, termasuk pelaksanaan rutin Gerakan Pangan Murah (GPM).
BI memproyeksikan inflasi hingga akhir tahun tetap berada dalam rentang target nasional 2,5±1 persen, didukung pasokan pangan yang dinilai aman.
Baca Juga:
HLM ini juga menyepakati penguatan strategi ketahanan pangan jangka pendek dan menengah, antara lain, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mengamankan pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Penguatan produksi hortikultura, melalui peningkatan pemanfaatan pupuk organik. Penguatan sektor perikanan, lewat peningkatan produktivitas hasil tangkap, penyediaan keramba ikan laut, dan optimalisasi cold storage serta unit pengolahan ikan. Peningkatan akses logistik dan pembiayaan, termasuk penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, dan perluasan akses KUR bagi petani serta nelayan.
Selain pengendalian inflasi, TP2DD menekankan percepatan digitalisasi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan digitalisasi untuk PAD, hingga optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hingga 2025, sepuluh pemerintah daerah di Maluku Utara telah masuk kategori “digital” dengan perkembangan infrastruktur yang mendapat apresiasi pemerintah pusat.
Sementara, Gubernur Sherly Tjoanda meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan langkah konkrit menjaga stabilitas harga jelang Nataru, mulai dari gerakan menanam bersama masyarakat, pelaksanaan pasar murah, operasi pasar berkala, hingga memastikan pasokan komoditas strategis seperti bawang, rica, dan tomat melalui kerja sama dengan provinsi produsen seperti Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Makassar.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi erat antarwilayah, terutama menjaga stabilitas harga di Kota Ternate yang menjadi penopang indeks inflasi provinsi.
“Digitalisasi harus berjalan cepat. Mulai Januari 2026, seluruh SKPD wajib menerapkan penggunaan KKPD dan mendorong literasi digital yang lebih kuat,” tegasnya.
Artikel Terkait
