Diskusi Trans Kie Raha, Gubernur Sherly Mangkir dari Tantangannya ke KAHMI
Ternatehariini – Diskusi publik bertajuk “Pembangunan Maluku Utara Untuk Siapa?” yang digelar Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara di Café Sabeba, Sabtu malam 6 Desember 2025, diwarnai kekecewaan setelah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tidak hadir dalam forum yang sebelumnya justru ia tantang, untuk mengkaji dokumen Feasibility Study (FS) proyek Jalan Trans Kie Raha.
Acara yang menghadirkan sejumlah tokoh seperti Mukhtar Adam, Aziz Hasim, Muamil Sunan, Abdul Aziz Hakim, Rahim Ode, Nurdin Muhammad, Nazla Kasuba, dan Helmi Umar Muchsin itu menjadi fokus publik karena diharapkan memberi ruang bagi pemerintah menjelaskan dasar kebijakan pembangunan jalan yang menyedot anggaran Rp 98 miliar dari APBD 2025.
Namun ketidakhadiran Gubernur dinilai membuat diskusi kehilangan substansi. Anggota Dewan Pakar MW KAHMI, Dr. Muamil Sunan, menyebut absennya Sherly menunjukkan ketidaksiapan menghadapi uji akademik maupun substantif terkait Trans Kie Raha.
“Gubernur Sherly takut diuji kebijakannya. KAHMI sudah pelajari FS sesuai tantangannya, tetapi tidak ada satu pun perwakilan Pemprov yang berani hadir,” ujar Muamil.
Baca Juga:
Muamil juga menilai kehadiran Dr. Mukhtar Adam tidak cukup mewakili posisi pemerintah karena bukan pengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa KAHMI siap berdiskusi secara substansial dan akan menggelar diskusi jilid II dalam waktu dekat.
Proyek Jalan Trans Kie Raha turut menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan konsesi tambang nikel yang dihubungkan dengan keluarga Gubernur, termasuk PT Karya Wijaya yang memiliki konsesi di Pulau Gebe dan Halmahera. Dugaan keterkaitan tersebut hingga kini belum mendapat klarifikasi resmi dari Pemprov.
KAHMI berharap Gubernur Sherly hadir pada diskusi jilid II, agar publik mendapatkan jawaban langsung terkait dasar kebijakan, validitas FS, serta arah pembangunan Maluku Utara ke depan.
Artikel Terkait
