Survei IKM Ternate, Alarm Keras untuk Sampah dan Air Bersih
Ternatehariini – Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dirilis Litbang HalmaheraPost menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kota Ternate: layanan publik dinilai cukup. Namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Dengan skor agregat 70,28, kualitas pelayanan berada di zona aman, tetapi menyimpan pekerjaan rumah serius pada sektor-sektor vital.
Administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat skor tertinggi, 72,86. Angka ini menempatkan Capil sebagai layanan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama karena prosedur yang relatif jelas, waktu pelayanan terukur, dan kepastian output dokumen.
Layanan kesehatan menyusul di posisi kedua dengan skor 72,05. Meski dinilai cukup memuaskan, sektor ini masih menghadapi tantangan klasik, terutama pemerataan layanan dan kecepatan penanganan di fasilitas tertentu.
Di sisi lain, sektor-sektor utilitas dasar justru menunjukkan sinyal peringatan. PDAM hanya mencatat skor 68,5, dengan keluhan utama terkait distribusi air yang tidak konsisten dan kualitas layanan di sejumlah wilayah.
Baca Juga:
Pengelolaan sampah bahkan menjadi sektor dengan kepuasan terendah, 67,73, menegaskan bahwa persoalan kebersihan lingkungan masih jauh dari harapan publik.
Direktur Litbang HalmaheraPost, Jufri Abubakar, menilai hasil ini sebagai potret jurang antara layanan administratif dan layanan berbasis tata kelola jangka panjang.
“Layanan seperti Capil dan kesehatan lebih cepat diapresiasi karena hasilnya langsung dirasakan. Sebaliknya, sektor seperti sampah dan air bersih membutuhkan konsistensi kebijakan dan sistem yang kuat. Di situlah masalahnya,” kata Jufri.
Menurutnya, rendahnya skor pada sektor lingkungan dan utilitas menunjukkan bahwa pendekatan parsial tidak lagi relevan.
“Ini bukan soal armada sampah atau pipa air semata. Ini soal manajemen, keberlanjutan anggaran, dan komitmen kebijakan. Tanpa reformasi menyeluruh, kepuasan publik akan stagnan,” tegasnya.
Jufri menambahkan, survei IKM seharusnya tidak berhenti sebagai laporan statistik, melainkan menjadi instrumen koreksi arah pembangunan.
“Angka-angka ini adalah pesan langsung dari warga. Pemerintah daerah perlu menjadikannya dasar evaluasi, bukan sekadar catatan tahunan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
