Menyusun Masa Depan Lingkar Tambang: Dr. Aziz Hasyim Paparkan Blueprint PPM di Haltim
Ternatehariini – Dr. Aziz Hasyim memaparkan delapan aspek penting dalam penyusunan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah pertambangan melalui Focus Group Discussion (FGD) Blueprint PPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2025.
Dr. Aziz Hasyim bersama Dr. Nurdin I. Muhammad hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut yang digelar di Aula Penginapan Samada, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kamis 18 Desember 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan tambang serta perwakilan komunitas masyarakat di wilayah Haltim.
Aziz menjelaskan, tujuan pelaksanaan FGD Blueprint PPM Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 adalah untuk menyusun peta jalan atau cetak biru (blueprint) PPM, khususnya di sektor pertambangan.
“FGD ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan penyusunan Blueprint PPM Maluku Utara 2025 dengan fokus pada delapan aspek penting sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” ujar Aziz.
Baca Juga:
Ia menyebutkan, delapan aspek penting dalam Blueprint PPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil atau kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, kelembagaan komunitas, serta infrastruktur penunjang.
“Delapan aspek ini menjadi poin utama dalam dokumen Blueprint PPM. Misalnya pada aspek pendidikan, berkaitan dengan beasiswa, pelatihan keterampilan dasar, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan,” tuturnya.
Sementara pada aspek kesehatan, lanjut Aziz, program PPM diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekitar tambang, termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis yang andal dan profesional di wilayah pertambangan.
“Blueprint ini nantinya akan menjadi panduan bagi perusahaan-perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara dalam menyusun rencana induk program PPM,” jelasnya.
Ia berharap, penyusunan blueprint tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi rujukan bagi seluruh perusahaan tambang di Maluku Utara, sehingga implementasi delapan aspek utama PPM dapat diwujudkan secara nyata di wilayah lingkar tambang.
Dalam FGD tersebut, kata Aziz, berkembang berbagai gagasan dari para pemangku kepentingan. Salah satunya pada aspek kesehatan, yakni dorongan agar perusahaan tambang berkontribusi nyata dalam penguatan layanan kesehatan di Haltim.
“Misalnya, ada usulan agar setiap perusahaan atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkontribusi melahirkan dokter spesialis di Haltim. Selain itu, perusahaan juga diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi dan penguatan kelembagaan komunitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan, pentingnya komitmen perusahaan tambang terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dalam FGD tersebut, muncul keluhan masyarakat, khususnya komunitas nelayan, terkait dampak aktivitas pertambangan.
“Jarak tangkap nelayan semakin jauh, namun belum terlihat komitmen dan kepedulian yang signifikan dari perusahaan tambang terhadap ekosistem laut dan kehidupan nelayan,” katanya.
Menurut Aziz, seluruh peserta FGD sepakat perlunya pembentukan forum komunitas lintas perusahaan di wilayah Haltim. Forum ini diharapkan dapat mengintegrasikan program-program PPM berdasarkan delapan aspek utama, sekaligus disinergikan dengan rencana pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah.
“Ini adalah cita-cita dan harapan yang mulia, dengan satu tujuan utama, yakni mewujudkan kemaslahatan masyarakat Haltim serta mempercepat pembangunan yang lestari dan berkelanjutan, baik di Haltim khususnya maupun Maluku Utara pada umumnya,” pungkasnya.
Artikel Terkait
