19 Pejabat di Rotasi-Mutasi, Kaban BKD Samin; Kami Siap Adakan Pelantikan

Ternatehariini – BKPSDM Kota Ternate telah siap untuk melaksanakan pelantikan bagi pejabat eselon dua. Sebanyak 19 pejabat yang sebelumnya telah mengikuti evaluasi jabatan dan uji kompetensi akan dilantik.

Prioritas utama pelantikan ini adalah mengisi posisi yang kosong, termasuk di Dinas Ketenagakerjaan, Kepala Bapelitbangda, serta Kepala BPBD dan Damkar Kota Ternate.

Samin Marsaoly, Kepala BKPSDM Kota Ternate, menjelaskan, pelantikan akan dilakukan secara bertahap. Mereka yang telah mendapatkan rekomendasi akan menjadi yang pertama dilantik.

“Pelantikan sudah kami siapkan dan hanya tinggal menunggu persetujuan dari Wali Kota. Proses ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Jadi mereka yang sudah mendapat izin dan rekomendasi yang akan dilantik lebih dulu,” ungkap Samin saat diwawancarai pada Kamis, 19 Juni 2025.

Baca Juga:

Bupati Haltim Hadiri Perayaan Natal 2025 di Desa Silalayang

Hasil dari uji kompetensi menunjukkan adanya rotasi dan mutasi, sehingga yang paling dijadikan prioritas adalah mengisi posisi yang kosong. Ini bertujuan agar program Ternate jilid dua dapat segera dilaksanakan sesuai arahan Wali Kota.

Dikatakan, untuk mengisi posisi yang kosong, berbagai cara dilakukan. Cara tersebut termasuk evaluasi kinerja, ujian kompetensi atau seleksi terbuka. “Jadi, evaluasi kinerja dan ujian kompetensi adalah langkah awal untuk mengisi jabatan, kecuali jika ada yang masih diisi, maka sumber daya akan tetap terjaga,” ungkapnya.

“Yang jelas, prioritas pertama adalah mengisi posisi dengan pegawai internal dan bukan dari luar. Konsep rotasi diterapkan pada jabatan kosong, tetapi jika jabatan tersebut masih digunakan, tentu akan tetap dipertahankan sesuai instruksi Wali Kota,” ujar Samin.

Di sisi lain, pada depan akan ada uji kompetensi bagi pejabat eselon tiga. Proses ini akan dilakukan bekerja sama dengan UPT BKN regional di awal bulan Juli 2025. Uji kompeteni ini dilakukan tiga tahap.

Tahap pertama adalah CAT BKN, kemudian diikuti dengan asesmen dan tahap terakhir adalah penyusunan makalah, yang melibatkan tim penilaian kinerja dan internal Pemkot, yang juga diketahui oleh Sekda.