Ternate Hari ini
Beranda Parlementaria Sekot Ternate Rizal Marsaoly Pimpin Rapat TAPD Terkait Persiapan Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026

Sekot Ternate Rizal Marsaoly Pimpin Rapat TAPD Terkait Persiapan Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly

Ternatehariini – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate telah melakukan rapat  dengan pembahasan terkait pendapatan daerah, untuk persiapan penyampaian KUA-PPAS tahun 2026. Rapat ini dilaksakan di Kantor Bapelitbanggda Kota Ternate, Senin 30 Juni 2025.

Ketua Tim TAPD Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, rapat ini dilaksakan karena, penyampaian KUA-PPAS tahun 2026 direncanakan akan disampaikan peada bulan Juli.

Meski begitu, Rizal menyebutkan bahwa, selama ini dari sisi pengeluaran, lebih tinggi dibandingkan pendapatan. Oleh karena itu, mulai tahun 2025-2026, akan lebih fokus untuk memastikan, agar setiap pengeluaran lebih terencana dan pendapatan lebih realistis.

“Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan diharapkan tidak memberikan kesan bahwa penghasilan tersebut hanya bersifat sepihak, tanpa adanya kerja sama yang baik,” kata Rizal.

Rizal mengingatkan, setiap sumber pendapatan harus benar-benar sesuai dengan kemampuan OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan tersebut.

“Dengan demikian, ini adalah pertemuan koordinasi awal, yang akan dirinci lebih lanjut. Kami akan mulai melakukan perbaikan dengan BP2RD mengevaluasi potensi pendapatan di lapangan. Kami memberikan waktu dua hari untuk itu, dan setelahnya, kami akan menyempurnakan KUA-PPAS untuk tahun 2026,” jelasnya.

Ia menyebutkan, proyeksi pendapatan tahun 2026 direncanakan untuk mendanai berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut, dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun 2024-2025 yang masih berjalan.

“Kalau belanja diproyeksi sebesar Rp 1,1 triliun, karena sesuai dengan data kapasitas riil pendapatan dalam RPJMD tahun 2026, sehingga saya berharap apa yang tertulis dalam RPJMD ini, OPD yang mengelola pendapatan perlu mengevaluasi kembali, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Karena bagi saya, angka Rp 1,1 triliun ini memiliki potensi yang besar untuk mencapai target PAD,” pungkasnya.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan