60 Pegawai Dinas Pertanian Ternate Beralih Status, Thamrin Marsaoly Sarankan Merger

Ternatehariini – Sebanyak 60 pegawai ASN dan PPPK di Dinas Pertanian Kota Ternate, akan mengalami perubahan status menjadi pegawai di bawah Pemerintah Pusat. Perubahan ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2025 mengenai pemanfaatan penyuluh pertanian untuk mempercepat kemandirian pangan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Thamrin Marsaoly menyatakan bahwa, dengan beralihnya status dan peran pegawai di bidang penyuluhan pertanian sebagai pegawai pusat, maka wewenang dalam tugas penyuluhan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Mereka akan otomatis beralih menjadi pegawai pusat. Oleh karena itu, wewenang dalam tugas penyuluhan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Thamrin dalam wawancara pada Rabu, 2 Juli 2025.

Ia menambahkan, saat ini mereka telah mempersiapkan dokumen untuk penyerahan pegawai melalui BKPSDM Kota Ternate. Sementara itu, gaji para pegawai penyuluh pertanian ini tidak akan dibayarkan oleh pemerintah daerah, tetapi langsung oleh pemerintah pusat mulai Januari 2026.

Baca Juga:

Bupati Haltim Hadiri Perayaan Natal 2025 di Desa Silalayang

“Kota Ternate siap untuk melepaskan pegawai ini. Namun, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, seperti pegawai yang mengikuti suami, sehingga perlu ada toleransi. Selain itu, inpres ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” kata Thamrin.

“Dengan adanya satu bidang di Dinas Pertanian yang menangani penyuluhan, maka bidang ini secara otomatis akan dihapus dan tugas Dinas Pertanian akan berkurang. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan selanjutnya, terutama karena Ternate bukanlah daerah penghasil. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar bidang ini digabungkan dengan dua dinas lainnya,” sambungnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian memiliki empat bidang dengan tipe A, yaitu bidang perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan, bidang penyuluhan, serta bidang peternakan.

Thamrin menjelaskan, seiring dengan pengalihan bidang penyuluhan ke pemerintah pusat, tinggal tersisa tiga bidang. Ia mengusulkan agar bidang peternakan bergabung dengan perikanan, dan dua bidang lainnya digabungkan dengan dinas ketahanan pangan. Namun, jika dinas ini ingin dipertahankan, maka perlu ditambahkan satu bidang baru, yaitu bidang sarana dan prasarana.

“Tapi nantinya akan ditelaah oleh bagian organisasi, sehingga diharapkan pada 1 Januari semuanya sudah selesai, termasuk penyerahan aset, biaya, dan pegawai,” tandasnya.