Wakil Wali Kota Ternate Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
Ternatehriini – Pemerintah Kota Ternate menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan, sebagai respon atas dinamika nasional yang masih belum stabil pasca gelombang demonstrasi beberapa waktu terakhir.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate bertempat di Executive Room Kantor Wali Kota, Rabu 17 September 2025.
Rapat bertema “Sinergi TPID Kota Ternate Untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan” ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Pemkot, Bank Indonesia, TNI-Polri, BPS, BMKG, hingga perwakilan distributor dan pelaku usaha pangan.
Nasri mengungkapkan bahwa inflasi Ternate pada Agustus 2025 secara year-on-year berada di angka 0,70 persen, jauh menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,65 persen. Penurunan ini disebut sebagai hasil konkret dari ketersediaan stok pangan dan intervensi langsung pemerintah melalui berbagai program, seperti operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan penguatan distribusi pangan.
“Penurunan inflasi ini adalah indikator bahwa kerja sama lintas sektor berhasil. Namun tantangannya belum selesai, apalagi kondisi nasional belum sepenuhnya stabil. Karena itu, HLM ini penting untuk menyatukan langkah,” jelas Nasri.
Fokus Program Prioritas dan Intervensi Langsung
Dalam forum ini, Nasri juga menekankan pentingnya memantau implementasi program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses pangan terjangkau, terutama di wilayah terluar.
Langkah nyata TPID antara lain, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Pendirian kios pangan murah, Bantuan bibit dan sarana pertanian kepada Kelompok Tani Milenial di Sulamadaha, Distribusi 5.000 ekor ayam potong kepada masyarakat binaan Dinas Pertanian di Ternate Utara dan Pulau Moti.
TPID juga aktif melakukan inspeksi pasar dan distributor secara berkala, serta menggandeng BMKG dan KSOP untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem atau kendala transportasi.
Selain itu, gerakan pangan murah dalam rangka HUT RI ke-80 dilaksanakan serentak di 8 kecamatan, menghadirkan komoditas pokok seperti beras SPHP, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Kota Ternate juga memperkuat kerja sama antar-daerah melalui Expo Segitiga Emas 2025, yang turut dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Pengusaha Pemasok Pangan Kota Ternate periode 2025–2030. Sementara itu, TPID bersama DPRD juga melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan minyak tanah guna mengevaluasi rantai distribusi yang dikeluhkan masyarakat.
Nasri mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait—seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perhubungan—untuk menjadikan isu pangan dan distribusi sebagai skala prioritas utama.
“Jika kita biarkan harga sepenuhnya dikendalikan mekanisme pasar, maka fluktuasi akan sulit dicegah. Perlu kehadiran negara dan pemda untuk menjaga keseimbangan antara harga dan daya beli masyarakat,” tegasnya.







