ASN Wasile Timur Baru Terima Beras Triwulan I, Penyaluran Triwulan II Belum Jelas
Ternatehariini — Setelah sempat dinantikan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perdana Cipta Mandiri akhirnya mulai mendistribusikan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur.
Distribusi beras tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Daerah Halmahera Timur, di mana beras ASN bersumber dari pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pengiriman pertama ini mencakup jatah triwulan pertama tahun 2025, yakni untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Beras berlogo Burung Bidadari itu tiba di Kantor Camat Wasile Timur pada Kamis, 18 September 2025.
Camat Wasile Timur, Malawat Soar, mengatakan bahwa beras ASN ini akan disalurkan kepada para pegawai negeri yang bertugas di wilayahnya, termasuk tenaga guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, serta staf kantor kecamatan.
“Beras yang kami terima sebanyak 4 ton 71 kilogram, diperuntukkan bagi 177 tenaga kesehatan, 210 guru, 66 pegawai kantor camat, dan 18 penyuluh pertanian,” jelas Malawat.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa beras untuk triwulan kedua (April–Juni) hingga kini belum disalurkan oleh pihak BUMD. “Kami baru menerima untuk triwulan pertama. Untuk triwulan kedua, sampai hari ini masih belum ada kejelasan penyaluran,” ujarnya. BUMD:
Sementara itu, Direktur Pengawasan BUMD Perdana Cipta Mandiri Haltim, Mudafir Hi. Taher Lambutuh, saat dikonfirmasi menyebut bahwa penyaluran beras ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
“Beras ASN ini merupakan hasil panen petani Halmahera Timur, khususnya dari wilayah Wasile. Ini adalah bentuk nyata komitmen kami terhadap ekonomi kerakyatan,” ungkap Mudafir.
Ia memastikan bahwa penyaluran beras triwulan kedua akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kami sudah siapkan mekanismenya, dan dalam waktu dekat akan mulai didistribusikan,” ujarnya.
Menurut Mudafir, BUMD juga secara aktif membeli gabah langsung dari petani sebagai upaya menjamin hasil panen memiliki pasar yang jelas dengan harga yang kompetitif.
“Langkah ini menjadi bentuk intervensi positif agar sektor pertanian tetap bergairah dan berkelanjutan, serta memberi manfaat langsung bagi petani,” tutupnya.







