Kunjungi Kantor Walikota Ternate, Wamendagri Minta Pemkot Cari Solusi Penurunan TKD 2026
Ternatehariini – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dipastikan harus melakukan penyesuaian besar terhadap postur pendapatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, menyusul ditetapkannya Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, besaran TKD untuk Kota Ternate ditetapkan sebesar Rp 689 miliar, mengalami penurunan sekitar 18 persen dibandingkan angka yang sebelumnya disepakati bersama DPRD dalam KUA-PPAS, yakni Rp 878 miliar. Artinya, terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp 189 miliar yang harus segera dikoreksi sebelum masuk ke tahap penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
Dengan kondisi ini, Pemkot Ternate diwajibkan melakukan penyesuaian ulang atas pagu anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diusulkan. Revisi tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD dalam forum rapat konsultasi pemerintah dengan legislatif.
Setelah tahapan tersebut, Wali Kota Ternate akan menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh OPD terkait penginputan RKA 2026, yang harus mengacu pada pagu terbaru hasil revisi KUA-PPAS.
Baca Juga:
Dampak Langsung Terhadap Pembangunan Daerah
Penurunan alokasi TKD ini dipastikan berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan Kota Ternate di tahun 2026. Banyak program dan kegiatan, khususnya di sektor infrastruktur dan pelayanan publik, kemungkinan akan terdampak akibat keterbatasan anggaran.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa meski ada pengurangan dana transfer, pemerintah daerah tetap dapat mengakses program-program kementerian dan lembaga lainnya.
“Prinsip penyesuaian Dana Transfer ke Daerah adalah mengembalikannya ke daerah dalam bentuk program. Tinggal program yang mana, itu yang akan dikomunikasikan Wali Kota bersama Kemendagri ke kementerian atau lembaga terkait,” ujar Bima Arya begitu diwawancarai di Kantor Walikota Ternate, Rabu 24 September 2026.
Ia menambahkan, Pemkot Ternate perlu proaktif menjemput peluang program dari kementerian teknis seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan, terutama untuk mendukung pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya.
Menurut Bima Arya, pihak Kementerian Keuangan juga akan turut serta membantu pemerintah daerah dalam menyikapi pengurangan dana tersebut, termasuk menjembatani komunikasi antar kementerian.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsultasi lanjutan dengan DPRD untuk menyusun ulang prioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan anggaran.
“Kami akan duduk bersama DPRD untuk menentukan skala prioritas yang bisa dikerjakan dengan anggaran yang ada. Yang pasti, semua kegiatan harus disesuaikan kembali,” tegas Wali Kota Tauhid.
Artikel Terkait
