Strategi Baru Dinas PUPR Ternate Libatkan Masyarakat dalam Penataan Ruang
Ternatehariini — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Dalam pelatihan yang ditujukan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan strategis pejabat tinggi pratama ini, Rus’an membawa sebuah gagasan inovatif bertajuk “SPIRIT MANDIRI”, yang menjadi landasan bagi proyek perubahannya.
Mengusung judul lengkap “Strategi Akselerasi Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang yang Bersinergi”, proyek ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penataan ruang wilayah.
Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kewilayahan, SPIRIT MANDIRI bertujuan mendorong keterlibatan aktif warga dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Baca Juga:
“SPIRIT berarti semangat atau kekuatan batin yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan antusiasme dan tekad. Sedangkan MANDIRI adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain,” jelas Rus’an, Selasa 7 Oktober 2025.
Sebagai langkah awal implementasi, Rus’an menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim internal dan eksternal sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek. Tim ini akan menjadi motor penggerak dalam menyusun strategi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Langkah berikutnya, sambung Rus’an, adalah diseminasi program di tingkat kecamatan, melibatkan aparat kelurahan dan tokoh masyarakat.
Tiga kecamatan menjadi fokus utama sosialisasi tahap awal, yaitu Ternate Selatan, Ternate Tengah, dan Ternate Utara, dengan masing-masing mengambil satu kelurahan sebagai lokus uji coba: Kelurahan Ngade (Ternate Selatan), Kelurahan Maliaro (Ternate Tengah), dan Kelurahan Tubo (Ternate Utara).
“Meski kami mengambil satu kelurahan sebagai lokus di tiap kecamatan, namun semua kelurahan tetap akan diundang dalam agenda sosialisasi sesuai dengan timeline yang telah disusun,” tegasnya.
Rus’an menjelaskan, ide ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan pemanfaatan ruang yang selama ini dinilai belum terkendali secara optimal. Menurutnya, kendali pemanfaatan ruang tidak bisa hanya dibebankan pada dinas teknis, tetapi harus melibatkan aparat kelurahan hingga masyarakat di tingkat paling bawah.
“Rohnya dari project perubahan ini adalah melibatkan masyarakat. Tanpa dukungan mereka, pengendalian ruang tidak akan efektif,” tutup Rus’an.
Artikel Terkait
