Pemerintah Bangun Breakwater Toniku untuk Lindungi Pesisir Halmahera Barat
Ternatehariini — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun breakwater atau pemecah ombak di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
Proyek ini menjadi langkah konkret dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang pasang.
Pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA). Infrastruktur sepanjang sekitar 300 meter ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
Kepala Satker PJSA Maluku Utara, Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.
“Breakwater Toniku diharapkan mampu menahan energi gelombang besar, mengurangi abrasi, serta memberikan perlindungan bagi permukiman, fasilitas umum, dan perahu nelayan,” ujarnya.
Desa Toniku sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas karena tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap ombak besar dan erosi pantai.
Inisiatif pembangunan ini bermula dari usulan Pemerintah Desa Toniku yang diajukan pada tahun 2023 melalui Kepala Desa M. Asgar Hi. Muin.
Proposal tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Sekretariat Negara dan kemudian diteruskan ke Kementerian PU. Setelah melalui serangkaian proses survei, perencanaan, dan administrasi, pekerjaan fisik dimulai pada September 2025.
Kepala Desa Toniku, M. Asgar Hi. Muin, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan semua pihak yang membantu merealisasikan proyek tersebut.
“Alhamdulillah, berkat usaha dan doa masyarakat, pembangunan pemecah ombak ini akhirnya terlaksana. Kami berharap infrastruktur ini menjadi pelindung bagi desa kami dan perahu nelayan, serta menjadi simbol kemajuan Desa Toniku,” ungkapnya.
Selain berfungsi sebagai pelindung pantai, pembangunan breakwater ini juga membawa manfaat sosial-ekonomi.
Proyek melibatkan tenaga kerja lokal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar selama proses pembangunan berlangsung.







