Wabup Halsel Hadiri Rakornas Kepegawaian BKN 2025, Dorong Penguatan Transformasi ASN
Ternatehariini — Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (19/11/2025). Agenda nasional ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita” dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Rakornas yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah se-Indonesia tersebut bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mendorong transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa ASN merupakan tulang punggung percepatan terwujudnya Asta Cita. Karena itu, penguatan kompetensi, tata kelola, dan adaptasi teknologi menjadi fokus utama dalam Rakornas tahun ini.
Sejumlah pejabat nasional hadir sebagai pembicara, di antaranya Menteri PAN-RB Rini Widyantini; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda; serta praktisi kebijakan publik Ignasius Jonan.
Baca Juga:
Wabup Helmi Umar Muchsin hadir didampingi Kepala BKPSDM Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah. Keduanya mengikuti seluruh rangkaian agenda, termasuk peluncuran inovasi terbaru BKN berupa Dashboard Executive System berbasis GIS, penganugerahan BKN Awards 2025, dan pengenalan ASN Digital AI Hackathon 2025 yang mendorong penguatan talenta digital di kalangan ASN.
Helmi menegaskan bahwa partisipasinya dalam rakornas menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyinergikan kebijakan kepegawaian sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur daerah.
“Melalui rakornas ini, kami berharap dapat membawa pulang sejumlah best practice dan kebijakan strategis yang dapat diimplementasikan demi percepatan pembangunan di Halmahera Selatan,” ujarnya.
Kehadiran Wabup Halsel dalam forum strategis ini diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan SDM aparatur yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Artikel Terkait
