Gubernur Malut Kaji Inovasi Jateng, Bidik Penguatan Vokasi dan Layanan Hukum Desa
Ternatehariini – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mulai melirik berbagai program pendidikan dan layanan publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai rujukan pengembangan kebijakan.
Dalam kunjungan kerjanya di Semarang, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menyoroti dua sektor yang dinilai paling relevan, untuk diadaptasi ke daerahnya yaitu pendidikan vokasi dan layanan bantuan hukum tingkat desa.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Negeri 7 Semarang, sekolah vokasi yang selama ini dikenal memiliki standar pembelajaran industri.
“Saya sangat kagum dengan Jawa Tengah yang merampungkan pendirian Posbakum 100 persen, di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah,” kata Sherly, pada Rabu 19 November 2025.
Baca Juga:
Sherly menilai, model vokasi Jawa Tengah dapat menjadi acuan karena berhasil menghasilkan tenaga kerja muda, dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar.
Menurutnya, Maluku Utara perlu memperkuat pendidikan vokasi dengan pendekatan yang lebih berbasis potensi daerah, terutama sektor kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang membutuhkan tenaga terampil, namun selama ini belum didukung ekosistem pendidikan yang memadai.
Tak hanya pendidikan, Sherly juga menyoroti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang sudah berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah. Model ini dianggap penting karena memberikan akses keadilan langsung di tingkat warga, terutama bagi kelompok rentan.
Sherly menilai pendekatan tersebut relevan bagi Maluku Utara, mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan hukum formal akibat faktor geografis maupun ekonomi.
Ia menyebut Posbakum sebagai “ruang pertama” masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan hukum, sekaligus mekanisme penyelesaian masalah yang lebih dekat dengan warga.
Kunjungan ini membuka peluang kerja sama antardaerah. Pemerintah Maluku Utara menargetkan pertukaran pengetahuan dan implementasi praktik baik, mulai dari pengembangan vokasi, pembenahan layanan hukum berbasis desa, hingga penyusunan model pelayanan publik yang lebih partisipatif.
Artikel Terkait
