Pertumbuhan Ekonomi Super Cepat, Maluku Utara Pimpin Nasional di Triwulan III 2025
Ternatehariini – Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional pada triwulan III 2025 dengan laju sebesar 39,10 persen (yoy), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,04 persen.
Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Bela Hotel, Selasa 2 Desember 2025).
Menurut Dwi, pertumbuhan ekonomi Malut didorong terutama oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan nikel. Penggerak utama ekspor berasal dari wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, dengan 95 persen total ekspor berupa produk turunan nikel yang diekspor ke Tiongkok untuk kebutuhan industri besi baja dan komponen baterai kendaraan listrik (EV).
“Maluku Utara telah berhasil memproduksi produk olahan nikel berkualitas tinggi yang mendukung program hilirisasi pemerintah dan mampu bersaing di pasar global,” ujar Dwi.
Baca Juga:
Dwi menambahkan, kebijakan hilirisasi nikel juga mempengaruhi struktur tenaga kerja di Maluku Utara. Banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian kini beralih ke industri pengolahan dan pertambangan. Menurutnya, sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bekerja di sektor industri.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi Maluku Utara sepanjang 2025 tercatat terkendali. Pada November 2025, inflasi tercatat sebesar 1,89 persen (yoy), masih berada dalam sasaran target pemerintah, yaitu 2,5 persen ± 1 persen. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota.
Selain itu, berbagai kebijakan stimulus pemerintah turut menjaga stabilitas harga, termasuk diskon tiket pesawat pada periode Natal dan Tahun Baru serta pengendalian harga komoditas hortikultura. Strategi pengendalian inflasi mengacu pada prinsip 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Untuk keterjangkauan harga, TPID telah melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah lokasi hingga Oktober 2025 sebanyak 72 kali dengan realisasi lebih dari 9.250 paket penjualan,” jelas Dwi.
Artikel Terkait
