Pengelolaan Aset dan BLT Desa Busua Disorot, Warga Tuntut Transparansi
Ternatehariini – Pengelolaan aset dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Busua, Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan aset desa serta ketidaktepatan sasaran dalam distribusi BLT.
Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, sebuah sepeda motor yang tercatat sebagai aset resmi desa dan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional kantor desa yang hingga kini masih berada di rumah mantan Kepala Desa Busua.
Kendaraan tersebut, dibeli menggunakan anggaran desa dan seharusnya mendukung pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat.
“Kendaraan itu adalah aset publik, bukan milik pribadi. Seharusnya segera dikembalikan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan desa,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, begitu diwawancarai, Rabu 17 Desember 2025.
Baca Juga:
Selain persoalan aset, masyarakat juga menyoroti penyaluran BLT Desa yang diduga tidak tepat sasaran. Sejumlah aparat desa, termasuk Kaur dan Kasi, dilaporkan menerima BLT yang semestinya diperuntukkan bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Praktik ini dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta ketentuan yang berlaku.
Warga menilai tindakan tersebut mencerminkan kelalaian serius dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Menanggapi kondisi ini, masyarakat Desa Busua secara tegas mendesak Inspektorat Kabupaten untuk segera membuka dan menyampaikan hasil pemeriksaan terkait pengelolaan Dana Desa selama beberapa tahun terakhir, khususnya terkait aset desa dan penyaluran BLT. Warga juga menyatakan siap menempuh jalur hukum jika tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Kami ingin kepastian hukum dan keadilan. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum dan lembaga pengawas yang lebih tinggi,” tegas perwakilan warga.
Persoalan ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik di tingkat desa, agar seluruh program dan bantuan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Artikel Terkait
