Ternate Hari ini
Beranda Maluku Utara Banjir Ibu Halbar Jadi Alarm Tata Ruang, BPJN Dorong Edukasi Bantaran Sungai

Banjir Ibu Halbar Jadi Alarm Tata Ruang, BPJN Dorong Edukasi Bantaran Sungai

Kepala BPJN Maluku Utara, Navy A. Umasangadji.

Ternatehariini – Banjir yang kembali melanda Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, tidak hanya menyisakan material lumpur dan puing, tetapi juga membuka persoalan lama terkait tata ruang dan pemanfaatan bantaran sungai.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi bersama, khususnya dalam mencegah risiko bencana serupa di masa mendatang.

Meski lokasi terdampak bukan merupakan jalan nasional, BPJN tetap menyerahkan satu unit alat berat jenis eskavator, sebagai bentuk dukungan tanggap darurat lintas sektor.

Kepala BPJN Maluku Utara, Navy A. Umasangadji, mengatakan keterlibatan pihaknya merupakan arahan langsung pimpinan untuk hadir membantu masyarakat, sembari melakukan identifikasi awal kondisi lapangan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Walaupun ini bukan kewenangan jalan nasional, tapi kami tetap turun membantu. Ini bagian dari kepedulian dan respon cepat terhadap bencana,” ujarnya, Jumat 9 Januari 2026.

BPJN Malur serahkan satu unit alat berat jenis eskavator, sebagai bentuk dukungan tanggap darurat lintas sektor.

Selain membantu pembersihan material banjir, BPJN juga menyoroti persoalan pembangunan permukiman di bantaran sungai yang dinilai memperparah dampak banjir.

Menurut Navy, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kita bisa lihat langsung di lapangan, banyak bangunan berdiri di bantaran sungai. Ini berisiko dan perlu menjadi atensi bersama. Harapan kami Pemda bisa lebih masif melakukan sosialisasi,” katanya.

Ia menegaskan, BPJN hanya berperan dalam dukungan teknis dan tanggap darurat, sementara pengaturan tata ruang dan penertiban bangunan berada dalam kewenangan pemerintah daerah.

Banjir di Kecamatan Ibu pun menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya bersifat reaktif. Kolaborasi lintas instansi, penegakan tata ruang, serta kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah rawan seperti Halmahera Barat.

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan