Potensi Kelapa Haltim Tembus 94 Ribu Hektare, Pemkab Minta Pabrik
Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mendorong percepatan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sebagai langkah hilirisasi komoditas unggulan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa Haltim yang sangat besar, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil kebun, kesejahteraan petani, dan membuka lapangan kerja baru.
Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, mengungkapkan bahwa luas perkebunan kelapa eksisting di Haltim saat ini mencapai 45.602 hektare, sementara potensi pengembangan lahan baru masih tersedia sekitar 48.843 hektare. Dengan total potensi yang mendekati 94 ribu hektare, Haltim dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi salah satu sentra pengembangan kelapa di Maluku Utara.
Hal itu disampaikan Ubaid saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 23 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Haltim melakukan koordinasi sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul.
“Kabupaten Haltim memiliki potensi perkebunan kelapa yang sangat besar. Dengan dukungan pembangunan pabrik pengolahan kelapa dan bantuan bibit unggul, kami optimistis sektor perkebunan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Ubaid.
Baca Juga:
Menurut dia, keberadaan pabrik pengolahan kelapa akan menjadi kunci untuk menghentikan ketergantungan pada penjualan bahan mentah. Selama ini, komoditas perkebunan kerap dijual dalam bentuk mentah dengan nilai ekonomi yang terbatas. Melalui pembangunan industri pengolahan di daerah, kelapa Haltim diharapkan bisa diolah menjadi produk turunan bernilai jual lebih tinggi.
Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Ricfhat, mengatakan usulan pembangunan pabrik kelapa diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Jika belum dapat direalisasikan tahun ini, Pemkab Haltim berharap program tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan tahun mendatang.
“Apabila belum dapat direalisasikan pada tahun ini, Pemkab Haltim berharap program tersebut dapat masuk dalam agenda pembangunan tahun mendatang,” ujar Ricky.
Ricky menegaskan, pembangunan pabrik kelapa bukan hanya menyangkut sektor perkebunan, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Menurut dia, hilirisasi kelapa sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menekankan penguatan sektor produktif dan industri berbasis sumber daya dalam negeri.
“Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Maluku Utara dan terbesar kedua setelah Halmahera Selatan, Haltim memiliki potensi sumber daya perkebunan yang sangat menjanjikan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, meningkatkan daya saing produk daerah, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kunjungan ke Kementerian Pertanian menjadi bagian dari komitmen Pemkab Haltim dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap, kehadiran industri pengolahan kelapa nantinya tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian meminta Pemkab Haltim segera menyampaikan surat permohonan resmi yang dilengkapi data rinci serta potensi perkebunan kelapa sebagaimana telah dipaparkan.
Permintaan itu menjadi sinyal awal bahwa usulan pembangunan pabrik kelapa di Haltim mulai memasuki tahapan administrasi dan penguatan dokumen. Pemkab Haltim pun diharapkan segera menindaklanjuti permintaan tersebut agar peluang realisasi program dapat terbuka lebih besar pada tahun anggaran berikutnya. (Zhar/Red)
Artikel Terkait
