HUT ke-27 Malut, Sherly Beberkan Rencana Anggaran Rp4 Triliun untuk 2027
Ternatehariini – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memaparkan sejumlah target strategis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara merencanakan belanja sekitar Rp4 triliun, mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk belanja modal, serta menyiapkan pinjaman Rp500 miliar untuk menutup defisit anggaran.
Paparan tersebut disampaikan Sherly dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Kesatu DPRD Provinsi Maluku Utara yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara, di ruang paripurna DPRD Malut, Senin (12/10/2026).
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan bahwa anggaran daerah tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan dan belanja, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga:
“APBD bukan sekadar besar uang yang kita miliki dan belanjakan, tetapi kita memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan dapat menyelesaikan masalah di masyarakat,” tegasnya.
Salah satu poin utama dalam RAPBD 2027 adalah peningkatan belanja modal yang direncanakan mencapai Rp1,2 triliun atau naik 91 persen. Anggaran tersebut setara dengan sekitar 30 persen dari total belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp4 triliun.
Menurut Sherly, belanja modal akan diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan, revitalisasi sekolah, serta peningkatan fasilitas kesehatan.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25 persen. Dalam paparannya, Sherly menyebut kontribusi PAD mencapai sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah, yang dinilai mencerminkan tingkat kemandirian fiskal Maluku Utara.
Namun, angka pendapatan, belanja, dan kontribusi PAD tersebut perlu dibaca berdasarkan struktur RAPBD yang disampaikan pemerintah agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai kapasitas fiskal daerah.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Maluku Utara memprioritaskan penanganan 20 ruas jalan pada 2027. Program ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah ruas yang masuk dalam paparan gubernur antara lain Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, Malifut–Muali–Lapi–Darume, serta sejumlah ruas jalan di Pulau Makian.
Untuk lingkar Pulau Makian, Sherly menjelaskan bahwa dari total panjang sekitar 33 kilometer, pekerjaan sepanjang 5 kilometer telah dilakukan pada 2026. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 28 kilometer yang perlu ditangani secara bertahap.
Dari sisa tersebut, sekitar 15 kilometer direncanakan diselesaikan pada 2027 dan 2028, sedangkan bagian lainnya akan dilanjutkan sesuai tahapan pembangunan.
Ruas lain yang turut dipaparkan meliputi Guruapin–Madoyama sepanjang 9 kilometer, Saketa–Dahepodo sepanjang 5 kilometer, Babang–Yaba sepanjang 5 kilometer, Babang–Songa sepanjang 2,4 kilometer, Songa–Wayatim sepanjang 7,6 kilometer, serta Laiwui–Jiko sepanjang 7 kilometer.
Pemerintah juga merencanakan penanganan ruas Laiwui–Jikotamo–Anggai, Jiko Dolong–Soligi sepanjang 6 kilometer, Waina–Malbufa sepanjang 5 kilometer, Malbufa–Waibau sepanjang 5 kilometer, Dofa–Falabisahaya sepanjang 4,7 kilometer, Falabisahaya–Auponhia sepanjang 7 kilometer, dan Falabisahaya–Wailoba sepanjang 7 kilometer.
Selain itu, terdapat ruas jalan Kota Sofifi sepanjang 5 kilometer, Dahepodo–Payahe sepanjang 8,7 kilometer, serta kelanjutan pembangunan jalan Trans Keiraha.
Sherly menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Jika jalan dan jembatan terkoneksi, maka biaya logistik petani dan nelayan menjadi lebih murah, sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa naik,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp3,5 triliun dan belanja sekitar Rp4 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit yang disebut mencapai sekitar Rp480 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemprov Maluku Utara merencanakan pinjaman sebesar Rp500 miliar yang, menurut Sherly, telah mendapat persetujuan DPRD Maluku Utara.
“Dari pendapatan Rp3,5 triliun, belanja Rp4 triliun, dan defisit sekitar Rp480 miliar sekian akan kita tutup dengan rencana pinjaman Rp500 miliar yang telah disetujui oleh DPRD,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp300 miliar melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun berjalan dan kewajiban terkait. Sementara itu, pada 2027, anggaran sekitar Rp250 miliar direncanakan untuk kebutuhan pembayaran DBH.
Rencana pinjaman tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban fiskalnya.
Selain infrastruktur dan penguatan fiskal, Pemprov Maluku Utara menetapkan sejumlah target sosial dan ekonomi untuk 2027.
Sherly menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 21–25 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,5 persen dan angka kemiskinan ditekan hingga 3 persen.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, pemerintah menargetkan pengurangan jumlah keluarga miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) melalui berbagai program intervensi.
“Di tahun 2027 kita akan menurunkan 5 ribu KK yang miskin dengan intervensi yang dilakukan,” tegasnya.
Target tersebut menuntut pelaksanaan program yang terukur agar alokasi anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rencana belanja sekitar Rp4 triliun, peningkatan belanja modal, dan pembiayaan melalui pinjaman, tantangan pemerintah daerah tidak hanya terletak pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPD RI, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara. (*)
Artikel Terkait
