PORDI Maluku Utara Minta Komunitas Domino Ikuti Mekanisme Organisasi

Ternatehariini – Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Provinsi Maluku Utara, mendorong penataan penyelenggaraan turnamen domino di Kota Ternate, agar setiap kegiatan yang digelar komunitas memiliki koordinasi dan mekanisme yang jelas dengan organisasi yang menaungi olahraga tersebut.

Ketua PORDI Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, menyampaikan hal itu saat mendatangi Polres Ternate, Kamis 15 Oktober 2026.

Ia meminta penyelenggara turnamen domino berkoordinasi dengan organisasi resmi, sebelum mengajukan permohonan izin kegiatan.

Menurut Sinen, komunitas domino tetap memiliki ruang untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dan turnamen. Namun, penyelenggara perlu memastikan kegiatan tersebut tidak berjalan sendiri, tanpa koordinasi dengan organisasi yang menaungi olahraga domino.

“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO,” tegas Sinen.

Ia menjelaskan, tata kelola tersebut tidak berkaitan dengan perbedaan sistem permainan yang digunakan dalam turnamen. Baik sistem hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100. Meski begitu, kata Sinen, bukan persoalan utama selama penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui mekanisme yang jelas.

“Yang penting adalah bagaimana kita mengatur dan menata kegiatan domino ini supaya jelas siapa penyelenggaranya dan berkoordinasi dengan organisasi resmi,” ujarnya.

Sinen juga menegaskan bahwa PORDI Kota Ternate saat ini, telah memiliki kepengurusan definitif dengan Nasri Abubakar sebagai ketua. Karena itu, komunitas maupun pihak yang hendak menggelar turnamen domino di wilayah Kota Ternate, diharapkan melakukan koordinasi dengan kepengurusan tersebut.

Ia menilai koordinasi diperlukan untuk mendorong pembinaan olahraga domino, sekaligus mencegah munculnya kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.

Selain itu, PORDI meminta kepolisian memastikan aspek administrasi dan rekomendasi organisasi menjadi bagian dari proses perizinan kegiatan. Langkah tersebut dinilai penting, agar penyelenggaraan turnamen dapat berjalan tertib dan memiliki kejelasan secara kelembagaan.

“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkap Sinen.

PORDI berharap, penataan ini tidak dimaknai sebagai pembatasan terhadap komunitas domino, melainkan sebagai upaya membangun tata kelola yang lebih terarah. Melalui koordinasi antara komunitas, organisasi olahraga, dan pihak kepolisian, setiap turnamen diharapkan dapat diselenggarakan secara tertib serta memiliki kejelasan penyelenggara dan mekanisme perizinan.

Maka perkembangan olahraga domino di Kota Ternate, tidak hanya bertumpu pada banyaknya event yang digelar, tetapi juga pada pembinaan organisasi dan tata kelola kegiatan yang lebih terstruktur. (*)