BWS Maluku Utara Usulkan Breakwater 300 Meter di Pantai Jambula
Ternatehariini — Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara berencana mengusulkan pembangunan breakwater atau pemecah ombak sepanjang 300 meter ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek ini akan diajukan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) untuk dimasukkan dalam anggaran tahun 2026.
Langkah tersebut diambil menyusul aksi demonstrasi yang digelar warga Jambula pada Senin pagi 13 Oktober 2025, menuntut penanganan serius terhadap abrasi pantai dan hantaman gelombang tinggi yang mengancam permukiman mereka
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai BWS Maluku Utara, Irwan Mohamad, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, untuk memverifikasi kondisi di lapangan.
“Dari hasil pengecekan, penanganan breakwater yang dibutuhkan sekitar 300 meter. Itu akan dibagi dalam tiga modul, masing-masing sepanjang 100 meter,” ungkapnya.
Baca Juga:
Pantai Jambula merupakan kawasan pesisir yang langsung berhadapan dengan laut lepas, menjadikannya salah satu wilayah paling rentan terhadap gelombang besar dan abrasi. Warga setempat, mayoritas nelayan, mengaku sering mengalami kerusakan rumah dan perahu akibat hempasan ombak, terutama saat cuaca ekstrem.
BWS Maluku Utara menilai kondisi ini masuk kategori darurat dan perlu penanganan sesegera mungkin. Meski pagu anggaran Kementerian PUPR telah terkunci, Irwan memastikan pihaknya akan terus mendorong agar proyek ini tetap dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar prioritas tahun depan.
“Kami akan koordinasi intensif dengan Pembina Direktorat Sungai dan Pantai. Prinsipnya, kami tetap optimis usulan ini bisa direalisasikan,” ujar Irwan.
Estimasi sementara menyebutkan pembangunan tiga modul pemecah ombak tersebut akan membutuhkan dana puluhan miliar rupiah. Untuk memperkuat usulan ke pusat, BWS Malut juga memerlukan sejumlah dokumen pendukung, termasuk surat dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Ternate.
“Pembangunan breakwater ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga bentuk perlindungan terhadap keselamatan warga dan nelayan Jambula dari ancaman gelombang tinggi,” pungkas Irwan.
Warga Jambula menyambut baik langkah cepat yang diambil pemerintah daerah dan BWS. Namun mereka berharap proyek ini tidak berhenti di level wacana atau perencanaan.
“Kami sudah terlalu sering dijanjikan, tapi tak pernah ada realisasi. Mudah-mudahan kali ini benar-benar dibangun,” ujar Ramli Hasan, tokoh nelayan setempat.
Artikel Terkait
