DPR Dorong Mitigasi Bencana di Maluku Utara, Infrastruktur Dinilai Belum Tahan Risiko
Ternatehariini – Banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara kembali membuka persoalan lama infrastruktur dasar di Maluku Utara. Penanganan darurat dinilai telah berjalan, namun ketahanan infrastruktur jangka menengah dan panjang masih menjadi pekerjaan rumah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku Utara, Irine Yusiana Roba Putri, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama mitra kerja, Rabu 28 Januari 2026.
Rapat tersebut, membahas penanganan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia, termasuk Maluku Utara.
“Skala pendek darurat sudah tertangani, tapi jangka menengah dan panjangnya, harapannya apa yang dibangun nanti juga menjadi bagian dari mitigasi ke depan,” kata Irine.
Baca Juga:
Irine menyebut bencana di Halmahera Barat dan Halmahera Utara menunjukkan masih rentannya jalan dan jembatan terhadap cuaca ekstrem. Ia menekankan bahwa, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pemulihan sementara, tetapi harus mampu menekan risiko kerusakan berulang.
Meski begitu, ada sejumlah kebutuhan infrastruktur yang disampaikan Irene antara lain pembangunan dan perbaikan jembatan di Ake Aru dan Tutumaleo (Halmahera Utara), Sakita dan Tongute Ternate (Halmahera Barat), serta jembatan Ake Worimoi, Ake Doitia, Ake Puru, dan Ake Asmiro. Selain itu, Kecamatan Loloda disebut masih mengalami keterisolasian, sementara kebutuhan air bersih di desa Tolofuo, Totala, dan Totalajaya belum sepenuhnya terpenuhi.
“Detail kebutuhan dan titik-titik bencana, termasuk di Maluku Utara, akan kami serahkan kepada mitra kerja untuk ditindaklanjuti,” ujar Irene.
Di tingkat lapangan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara telah melakukan penanganan darurat pascabanjir di Kecamatan Ibu, Halmahera Barat. Satu unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan material banjir yang menutup akses aktivitas warga.
Kepala BPJN Maluku Utara, Navy A. Umasangadji, sebelumnya menyatakan bahwa penanganan awal difokuskan pada pemulihan akses jalan agar mobilitas masyarakat kembali normal. “Yang paling penting saat ini akses warga bisa kembali terbuka, sambil kami siapkan kajian teknis untuk penanganan lanjutan,” ujarnya.
BPJN Maluku Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum Halmahera Utara juga, melakukan survei lapangan di Loloda Utara. Survei tersebut bertujuan untuk, memetakan kondisi eksisting jalan dan jembatan, menentukan kebutuhan bentang, serta mengidentifikasi perubahan kontur tanah akibat bencana.
Artikel Terkait
