Pemprov Maluku Utara Revitalisasi 143 Sekolah, APBD Terbatas Andalkan APBN
Ternatehariini – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mempercepat revitalisasi ratusan sekolah menengah dan sekolah luar biasa sepanjang 2025, sebagai upaya menutup ketimpangan sarana pendidikan, di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 68 sekolah SMA, SMK, dan SLB direvitalisasi melalui APBD dengan total anggaran Rp53,8 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan ruang kelas baru, aula, laboratorium, ruang guru, toilet, pagar sekolah, hingga rumah dinas guru.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menyebut revitalisasi fisik sekolah menjadi kebutuhan mendesak, karena banyak bangunan pendidikan tidak lagi layak menunjang proses belajar mengajar.
“Revitalisasi ini bukan soal gedung semata, tapi memastikan siswa belajar di ruang yang aman, layak, dan mendukung kualitas pendidikan,” kata Sherly.
Baca Juga:
Selain APBD, pemerintah daerah juga mengandalkan dukungan APBN 2025 yang mengalokasikan sekitar Rp92 miliar untuk revitalisasi 75 sekolah tambahan. Pada 2026, program serupa direncanakan menyasar 72 sekolah, dengan fokus pada penambahan ruang kelas dan fasilitas penunjang pembelajaran.
Namun Sherly mengakui, kemampuan fiskal daerah pada APBD Perubahan 2026 sangat terbatas. Anggaran pendidikan hanya dialokasikan sekitar Rp15 miliar, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global dan penyesuaian keuangan daerah.
“Kami fokus pada pembangunan tahap awal. Untuk kelanjutan fisik, kami berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Pemprov Maluku Utara juga menyoroti kesenjangan fasilitas teknologi informasi di sekolah. Pemerintah menargetkan seluruh SMA, SMK, dan SLB secara bertahap memiliki fasilitas komputer sebagai kebutuhan dasar pembelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah melaporkan, seluruh pekerjaan fisik revitalisasi 2025 telah mencapai 100 persen, meski masih terdapat sejumlah catatan teknis yang akan disempurnakan pada tahun berikutnya.
Ia menyebutkan, proyek tersebut terbagi dalam sembilan paket pekerjaan utama yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, termasuk wilayah kepulauan seperti Pulau Taliabu.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan juga mencatat capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di satuan pendidikan. Dari target 500 sekolah, sebanyak 455 sekolah atau 91 persen telah melaksanakan PKG. Sementara dari target 68.303 siswa, sekitar 68,7 persen telah menjalani pemeriksaan.
“Kendala masih pada keterbatasan tenaga kesehatan, logistik, dan kesiapan sekolah. Tahun 2026 kami targetkan percepatan lewat kolaborasi lintas OPD,” kata Abubakar.
Pada 2025, sektor pendidikan di Maluku Utara juga berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Donasi dari guru, siswa, dan jajaran Dinas Pendidikan untuk korban bencana alam berhasil menghimpun dana sekitar Rp229 juta.
Artikel Terkait
