300 Kader Laskar Gerindra Malut Dikukuhkan, Siap Kawal Program Pemerintah
Ternatehariini – Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Laskar Gerindra Maluku Utara angkatan pertama resmi ditutup, setelah berlangsung selama tiga hari di GOR Sofifi, Desa Akekolano, Kota Tidore Kepulauan.
Kegiatan tersebut mengukuhkan 300 kader Laskar Gerindra dari berbagai daerah di Maluku Utara.
Upacara penutupan dipimpin langsung Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang telah menyukseskan pelaksanaan diklat perdana tersebut.
Ketua Panitia Diklat Laskar Gerindra Maluku Utara, Abuhari Hamzah, menyampaikan terima kasih kepada jajaran panitia, pengurus DPD, serta DPC Partai Gerindra se-Maluku Utara yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.
Baca Juga:
Ia juga mengapresiasi pengurus partai di tingkat daerah yang telah mengirimkan kader untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut.
“Kepada seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya. Untuk DPD dan DPC Partai Gerindra se-Maluku Utara, terima kasih karena telah mengirim putra-putra terbaiknya untuk digembleng menjadi kader militan. Semoga tiga hari ini dapat membentuk kader yang selalu siap sedia untuk mewujudkan tujuan partai,” ujar Abuhari, Selasa 20 Oktober 2026.
Diklat perdana ini diarahkan untuk membentuk kedisiplinan, memperkuat karakter kader, serta mempersiapkan anggota Laskar Gerindra dalam mendukung program-program strategis pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, para kader diharapkan dapat menjalankan peran organisasi sesuai dengan tujuan partai dan turut mendukung upaya mewujudkan keadilan.
Di luar perannya sebagai ketua panitia diklat, Abuhari Hamzah juga dikenal memiliki pengalaman di lingkungan pemerintahan. Ia merupakan mantan pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang disebut pernah memperoleh penghargaan atas kinerja dan dedikasinya dalam menjalankan program kerja.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian dari rekam jejak Abuhari dalam organisasi pemerintahan dan politik.
Artikel Terkait
