Ternate Tembus Zona Hijau MCSP KPK, Capaian Melonjak Jadi 87,7 Persen
Ternatehariini – Kota Ternate kembali mencatat prestasi membanggakan dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK 2025. Tahun ini, Ternate sukses menembus Zona Hijau dengan capaian 87,7 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 80 persen.
Hasil tersebut, Ternate menempati peringkat kedua di Maluku Utara, tepat di bawah capaian Pemerintah Provinsi yang berada di angka 89 persen.
Penilaian MCSP KPK terhadap Kota Ternate berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIT. Proses ini mencakup delapan area intervensi yang menjadi fokus pengawasan KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengungkapkan bahwa seluruh data yang diunggah melalui aplikasi Jaga KPK berhasil diverifikasi dengan baik.
Baca Juga:
“Saya bersama beberapa pimpinan OPD ditugaskan langsung oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi data. Dari delapan area intervensi, semuanya berjalan lancar dan tervalidasi,” ujarnya.
Hasil verifikasi menunjukkan lonjakan capaian dari sebelumnya sekitar 57 persen menjadi 87,7 persen. Rizal menegaskan bahwa peningkatan ini tak lepas dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
“Kerja ini adalah kerja tim. Nilai 87,7 persen ini belum final karena masih ada waktu hingga besok. Ada peluang untuk meningkat dan bahkan menyalip Provinsi di peringkat pertama,” katanya optimistis.
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, turut memberikan apresiasi kepada tim yang dipimpin Sekda. Ia menilai capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat upaya pencegahan korupsi.
“Ini merupakan kerja keras bersama. Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa mendatang,” ungkapnya.
Capaian ini sekaligus mempertegas konsistensi Ternate yang tahun lalu juga berada di peringkat kedua. Peningkatan signifikan tahun ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat integritas birokrasi.
Artikel Terkait
