Inflasi Intai Morotai, Pemkab dan BI Sepakat Intervensi Pasar

Ternatehariini – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mulai mengencangkan langkah pengendalian inflasi di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai, Senin 22 Juni 2026, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menyepakati serangkaian langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan melindungi daya beli masyarakat.

Pertemuan strategis bertema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” itu dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mewakili Bupati selaku Ketua TPID. Turut hadir Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Ketua DPRD, Kepala BPS, unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, hingga perwakilan pelaku usaha dan distributor lokal.

Dalam forum tersebut, Bank Indonesia Maluku Utara memaparkan kondisi inflasi regional. Pada Mei 2026, inflasi Provinsi Maluku Utara tercatat 0,05 persen secara bulanan (month to month/mtm). Dari dua kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara Kota Ternate mengalami deflasi.

Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan tekanan inflasi terutama dipicu oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, khususnya akibat lonjakan harga LPG non-subsidi yang dipengaruhi dinamika geopolitik global. Selain itu, penyesuaian kebijakan harga energi domestik dan meningkatnya permintaan komoditas perikanan serta hortikultura menjelang Iduladha ikut memberi andil terhadap kenaikan harga.

Baca Juga:

Ekonomi Melejit 51,88 Persen, Pemkab Haltim Tagih Perhatian Pusat

Sementara itu, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Pulau Morotai tercatat mengalami inflasi pada minggu kedua Juni 2026 dibandingkan pekan sebelumnya. Kenaikan harga terutama disumbang oleh tiga komoditas utama, yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

“Morotai sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kestabilan harga. Karena itu pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, tetapi harus melalui langkah yang terukur, terpadu, dan cepat,” demikian mengemuka dalam forum HLM tersebut.

Dalam pertemuan itu, TPID Morotai mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural yang selama ini memicu fluktuasi harga di pasar lokal. Tantangan pertama adalah tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini membuat Morotai rentan terhadap gangguan distribusi dan gejolak harga di daerah pemasok.

Kedua, biaya logistik antarpulau yang masih tinggi, ditambah cuaca ekstrem yang kerap mengganggu transportasi laut, menjadi faktor penting yang menyebabkan harga barang kebutuhan pokok sulit stabil. Ketiga, Morotai juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas komoditas pangan yang mudah rusak, terutama hasil perikanan dan hortikultura.

Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menegaskan bahwa High Level Meeting TPID tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi seremonial, tetapi harus melahirkan keputusan nyata yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pertemuan ini harus menghasilkan rekomendasi yang kuat dan langkah konkret. Tujuan akhirnya adalah menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Rio.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Bank Indonesia Maluku Utara, dan seluruh anggota TPID menyepakati sejumlah aksi terintegrasi yang akan segera dijalankan.

Langkah pertama adalah intervensi pasar secara masif, melalui perluasan gerakan pasar murah, operasi pasar berkala, hingga inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mencegah praktik penimbunan barang strategis.

Langkah kedua, pemerintah daerah akan mengoptimalkan anggaran daerah dengan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk program pengendalian inflasi. Selain itu, subsidi atau bantuan transportasi dari APBD juga disiapkan untuk menekan tingginya biaya distribusi barang antarpulau yang selama ini menjadi salah satu pemicu mahalnya harga kebutuhan pokok di Morotai.

Tidak hanya itu, TPID juga akan memperkuat pasokan pangan mandiri melalui Gerakan Menanam komoditas hortikultura di pekarangan rumah warga. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, khususnya untuk komoditas yang kerap memicu inflasi seperti cabai dan bawang.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan Kios Pangan, serta mengoptimalkan penyaluran beras SPHP dan minyak goreng Minyakita agar masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Dalam jangka menengah, pengendalian inflasi di Morotai juga diarahkan pada penguatan sektor produksi lokal. Pemkab berkomitmen meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan peternak melalui bantuan sarana prasarana serta pendampingan teknis. Upaya ini dinilai penting agar pasokan pangan lokal semakin kuat dan ketergantungan terhadap komoditas dari luar daerah bisa ditekan.

Selain itu, Morotai juga akan membuka kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen lain di Maluku Utara untuk menjamin pasokan pangan strategis tetap tersedia saat produksi lokal terganggu atau distribusi tersendat akibat faktor cuaca.

Bank Indonesia Maluku Utara dalam forum tersebut juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengendalian inflasi di Morotai, baik melalui fasilitasi pasar murah, pendampingan teknis, maupun asistensi pelaksanaan HLM TPID secara berkala.

Sinergi antara pemerintah daerah, BI, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di Pulau Morotai. Di tengah tantangan ekonomi dan karakteristik wilayah kepulauan, langkah cepat TPID dinilai menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Morotai tetap bergerak ke arah yang lebih unggul, adil, dan sejahtera.