Negosiasi Buntu, Aliansi Pemuda Mabapura Kembali Kepung Operasional Antam

Ternateariini – Aliansi Pemuda Mabapura kembali melakukan aksi blokade terhadap aktivitas operasional tambang nikel PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Group di Mabapura, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Sabtu 12 September 2026.

Aksi tersebut merupakan blokade untuk ketiga kalinya setelah tiga putaran negosiasi antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dan manajemen Antam Group belum menghasilkan kesepakatan terkait tuntutan warga.

Koordinator Aliansi Pemuda Mabapura, Saiful Siwa, mengatakan pihaknya kecewa terhadap pemerintah daerah dan manajemen perusahaan yang dinilai belum memberikan solusi konkret atas tuntutan masyarakat.

Menurut Saiful, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub belum menemui massa aksi. Sementara itu, Wakil Bupati Anjas Taher disebut sempat turun menemui warga dan meminta Antam Group mengakomodasi tuntutan masyarakat.

Baca Juga:

BWS Malut Perkuat Bendung Sangowo dengan Tanggul Bronjong Sepanjang 400 Meter

“Meski Wakil Bupati Anjas Taher sempat turun melobi dan secara terbuka meminta Antam Group mengakomodasi tuntutan warga, sampai saat ini belum ada keputusan strategis yang menjawab tuntutan masyarakat,” kata Saiful.

Saiful menyebut blokade jilid III menjadi aksi dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan aksi sebelumnya. Selain memblokade akses di kawasan operasional, warga dari dua desa di wilayah Mabapura juga melakukan aksi di sektor perairan.

Massa, kata dia, meminta kapal tongkang meninggalkan kawasan dan menghentikan aktivitas di Jetty Tanjung Buli.

Aliansi Pemuda Mabapura menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan.

Tuntutan tersebut antara lain jaminan sosial dan peningkatan layanan publik, penyediaan beasiswa pendidikan gratis untuk jenjang S1 hingga S3, jaminan kualitas udara, akses air layak konsumsi, serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

Dalam sektor ketenagakerjaan, warga menuntut kenaikan upah buruh, penghapusan sistem kerja outsourcing, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Selain itu, warga meminta alokasi 1 persen dari total nilai penjualan nikel Antam Group untuk didistribusikan kepada masyarakat lokal dan pekerja.

“Alokasi hasil bumi sebesar 1 persen dari total nilai penjualan nikel Antam Group menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat,” ujar Saiful.

Hingga hari kedua blokade, ratusan warga masih bertahan di sekitar kawasan operasional. Saiful juga menyebut adanya pengerahan personel TNI dan Polri di permukiman warga serta kawasan industri.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak menyurutkan aksi warga.

“Warga menolak mundur sebelum ada kesepakatan yang ditandatangani dan menjawab seluruh tuntutan masyarakat,” katanya.

Saiful menambahkan, upaya pemerintah daerah dan Antam Group untuk mengajak perwakilan warga melakukan perundingan di Jakarta juga belum diterima.

Warga, kata dia, meminta jajaran direksi Antam Group datang langsung ke Mabapura untuk membahas tuntutan yang disampaikan.

Aliansi Pemuda Mabapura juga meminta seluruh pihak menjaga situasi agar tetap kondusif serta menghindari tindakan represif selama proses penyelesaian tuntutan berlangsung.

“Kami meminta pergerakan Aliansi Pemuda Mabapura terus dipantau dan dikawal. Potensi pembubaran paksa, kriminalisasi, maupun intimidasi harus diantisipasi bersama sampai ada penyelesaian atas tuntutan masyarakat,” pungkas Saiful. (Zhar/Red)