Pemprov Maluku Utara Perkuat Akses Pembiayaan Nelayan melalui OJK
Ternatehariini – Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memperkuat upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan bagi nelayan.
Upaya tersebut dilakukan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melalui konsultasi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, guna mendorong dukungan sektor jasa keuangan bagi pengembangan usaha masyarakat, khususnya di sektor perikanan.
Sherly menilai sektor perikanan, memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengembangan usaha nelayan masih memerlukan dukungan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau, agar kegiatan ekonomi mereka dapat berkembang secara berkelanjutan.
Karena itu, Pemprov Maluku Utara terus membangun komunikasi dengan OJK dan pihak terkait untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, terutama bagi nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga:
Sherly menegaskan, berbagai peluang kerja sama yang telah dibangun pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti secara konsisten hingga menghasilkan program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Semua pintu yang telah diketuk dan terbuka harus terus dijaga, dikawal, dan ditindaklanjuti. Karena setiap langkah yang sudah dimulai harus dipastikan bergerak sampai pada tahap pelaksanaan,” ujar Sherly dalam keterangannya.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan membuka peluang kerja sama atau merancang program. Pemerintah juga harus memastikan setiap inisiatif dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Bagi kami, membangun Maluku Utara bukan hanya tentang membuka peluang, tetapi memastikan setiap peluang dikawal dan dieksekusi sampai memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemprov Maluku Utara berharap penguatan koordinasi dengan OJK dapat membuka peluang lebih besar bagi masyarakat pesisir untuk mengakses layanan keuangan formal, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi sektor perikanan.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah menargetkan pengembangan ekonomi pesisir dapat berjalan lebih inklusif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Artikel Terkait
