Gubernur Sherly Laos Tekankan APBD 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara
Ternatehariini – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp3,5 triliun pada Tahun Anggaran 2027, sementara belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4 triliun. Dengan proyeksi tersebut, pemerintah daerah menghadapi ruang defisit sekitar Rp500 miliar yang direncanakan ditutup melalui pinjaman.
Proyeksi fiskal tersebut tertuang dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku Utara, Selasa 22 September 2026.
Pendapatan daerah yang diproyeksikan mencapai Rp3,5 triliun itu meningkat sekitar Rp714 miliar atau 25,5 persen dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp2,8 triliun.
Salah satu sumber peningkatan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp1,8 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp635 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Peningkatan pendapatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan pada 2027.
Gubernur Sherly Laos mengatakan, KUA-PPAS tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Hari ini kita telah sama-sama menyaksikan bukan hanya APBD Perubahan, tetapi arah pembangunan Maluku Utara tahun 2027. APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan uang rakyat yang harus dikelola untuk infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sherly.
Ia mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi daerah harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur melalui indikator makro, tetapi juga perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara disebut masih berada di kisaran 15,35 persen. Meski demikian, pemerintah menilai perlu ada upaya agar pertumbuhan tersebut semakin berdampak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Masyarakat tidak melihat angka pertumbuhan semata. Jika pertumbuhan tidak memperbaiki kehidupan mereka, maka kenaikan itu menjadi tidak bermakna,” katanya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemprov Maluku Utara menetapkan empat prioritas pembangunan dalam rancangan anggaran 2027, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan jalan dan jembatan, penguatan kawasan ekonomi dan hilirisasi, serta reformasi birokrasi.
Pembangunan konektivitas menjadi perhatian karena masih terdapat wilayah yang membutuhkan akses jalan memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi. Sementara itu, penguatan kawasan ekonomi dan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Maluku Utara.
Sherly berharap penyusunan APBD 2027 dapat menghasilkan anggaran yang sehat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Kami percaya setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, mengatakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS merupakan bagian dari sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran yang terarah dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Maluku Utara Tahun Anggaran 2027 yang selanjutnya akan dibahas melalui tahapan sesuai mekanisme penganggaran daerah.
Dengan proyeksi kenaikan pendapatan dan belanja tersebut, pembahasan RAPBD 2027 akan menjadi tahapan penting untuk memastikan kemampuan pembiayaan daerah sejalan dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan. (*)
Artikel Terkait
