TNI Bubarkan Nobar Pesta Babi di Ternate, AJI Sebut Intimidasi

Ternatehariini – Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di Benteng Oranje, Kota Ternate, dibubarkan aparat TNI pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Peristiwa itu menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi sipil.

Kegiatan yang diselenggarakan AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) tersebut sedianya menjadi ruang pemutaran film dokumenter, sekaligus diskusi mengenai isu lingkungan dan persoalan sosial yang berkembang di Maluku Utara, khususnya di wilayah Halmahera.

Namun sejak persiapan kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 WIT, sejumlah aparat Babinsa dan intelijen TNI telah mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia dan peserta.

Baca Juga:

Lautan Pelayat Iringi Pemakaman Mantan Wali Kota Ternate Haji Bur

Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali mendatangi lokasi dan meminta agar pemutaran film dihentikan. Meski mendapat tekanan, panitia tetap melanjutkan agenda yang telah direncanakan.

Film dokumenter karya watchdoc itu akhirnya diputar sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta jaringan SIEJ.

Tidak lama setelah pemutaran berlangsung, Komandan Kodim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi. Aparat meminta kegiatan dihentikan dan memanggil Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, serta Sekretaris SIEJ, Ikram Salim, untuk melakukan koordinasi.

Dalam dialog tersebut, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi berisi isu lingkungan dan memiliki keterkaitan dengan persoalan ekologis di Halmahera yang selama ini menjadi perhatian jurnalis lingkungan.

Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi poster dan film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terhadap pemutaran film tersebut.

Setelah proses negosiasi berlangsung cukup panjang, aparat akhirnya meminta agenda nobar dihentikan dan hanya memperbolehkan kegiatan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.

Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat TNI yang dinilai telah mengintervensi kegiatan sipil yang sah dan terbuka untuk umum.
Menurut Yunita, pemutaran film dokumenter dan diskusi publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan hak masyarakat, untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita.

Ia juga menilai kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan peserta dan panitia, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis bagi warga yang hadir.

“Cara-cara represif seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan masuk terlalu jauh mengintervensi kegiatan sipil, diskusi publik, maupun kerja-kerja kebudayaan,” ujarnya.

AJI Ternate menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan, terlebih acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.

“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan terhadap diskusi dan film dokumenter,” tambah Yunita.

AJI Ternate menyatakan akan menyikapi peristiwa tersebut, bersama jaringan masyarakat sipil karena dinilai mencederai kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan hak publik untuk berdiskusi secara terbuka.

Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film resmi dihentikan.