Musdalub HIPMI Malut Memanas, BPC Desak BPP Singkirkan Figur Lama
Ternatehariini – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara, dinamika internal organisasi kembali memanas.
Sejumlah Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI tingkat kabupaten dan kota mendesak Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI agar tidak melibatkan sejumlah mantan pengurus dalam proses Musdalub tersebut.
Desakan itu muncul setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya berakhir deadlock dan memunculkan dualisme kepemimpinan, dengan terpilihnya dua ketua umum, yakni Rio C. Pawane dan Firdaus Amir.
Sorotan BPC tertuju pada mantan Ketua Umum BPD HIPMI Maluku Utara periode 2019–2022, Bahtiar Kadir, mantan Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) HIPMI Malut periode 2022–2025 Mohdar Bailusy, serta Boy Sangaji selaku mantan Ketua OKK BPP HIPMI. Ketiganya dinilai turut bertanggung jawab atas kisruh Musda sebelumnya.
Baca Juga:
“Kami heran mengapa BPP masih mempercayakan proses Musda HIPMI Malut kepada mereka bertiga. Menurut penilaian kami, mereka berada di balik kegagalan Musda sebelumnya,” ujar salah satu pengurus BPC HIPMI kabupaten/kota kepada media.
Menurut mereka, Bahtiar yang kini menjabat sebagai Koordinator Wilayah HIPMI Indonesia Timur, bersama Boy Sangaji dan Mohdar Bailusy, diduga melakukan intervensi yang berdampak pada rusaknya tatanan demokrasi organisasi. Situasi itu kemudian memicu klaim kemenangan dari dua kubu calon ketua umum.
“Jika Musdalub dipaksakan berjalan dengan pola lama, maka ini bisa menjadi forum ketiga dalam satu periode kepengurusan. Bahkan bukan tidak mungkin muncul Musda keempat dan kelima yang tak pernah selesai akibat intervensi pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.
BPC HIPMI kabupaten/kota juga menilai ketiga figur tersebut terkesan lepas tangan setelah konflik dualisme mencuat. Mereka bahkan menduga adanya kepentingan transaksional di balik kisruh organisasi tersebut.
“Kami menduga ada kepentingan transaksional saat itu dan bisa saja kembali terjadi sekarang. Cukup mengherankan jika BPP masih mempercayakan proses ini kepada pihak-pihak yang dinilai gagal mengelola organisasi,” tegasnya.
Para pengurus BPC kembali meminta BPP HIPMI mengambil langkah tegas demi menyelamatkan organisasi dari konflik berkepanjangan.
“Jika pihak-pihak yang dianggap mengacaukan kepengurusan masih diberi ruang, hasilnya akan tetap sama. Kami melihat orientasi mereka bukan lagi untuk kemajuan organisasi, melainkan kepentingan pribadi,” pungkas perwakilan BPC.
Artikel Terkait
