Hantam Malut Soroti Pernyataan Wagub Soal Operasi PT Ormat Geothermal Indonesia di Talaga Rano
Ternatehariini – Direktur Harian Advokasi Tambang Maluku Utara (Hantam Malut), Alfatih Soleman, menyoroti pernyataan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, terkait rencana operasi PT Ormat Geothermal Indonesia di kawasan Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat.
Alfatih menilai pernyataan Wakil Gubernur yang meminta investor menghormati masyarakat lokal sekaligus mendorong agar kegiatan operasi dapat berjalan maksimal berpotensi menjadi alarm bagi keberlangsungan masyarakat Desa Wayoli dan warga di sekitar kawasan Talaga Rano.
Menurut Alfatih, permintaan kepada investor untuk menghormati masyarakat dengan memberikan ruang agar kegiatan operasi berjalan maksimal dinilai tidak sejalan dengan kepentingan perlindungan masyarakat dan lingkungan.
“Meminta investor menghormati masyarakat lokal, namun pada saat yang sama mengiyakan agar proses operasi berjalan maksimal dengan harapan situasi kondusif, merupakan bentuk kepedulian yang cacat,” kata Alfatih dalam keterangannya, Senin 27 Juli 2026.
Baca Juga:
Ia juga mempertanyakan hubungan PT Ormat Geothermal Indonesia dengan Israel. Menurutnya, jika terdapat keterkaitan perusahaan dengan pihak yang berafiliasi dengan Israel, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Alfatih menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia menyebut, pernyataan Wakil Gubernur tersebut berpotensi menimbulkan dua persoalan. Pertama, menurut dia, dapat melemahkan posisi politik Indonesia dalam isu Palestina. Kedua, membuka ruang bagi tekanan industri terhadap ekosistem yang dinilai rentan di Halmahera.
“Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Alfatih mengatakan Pulau Halmahera merupakan salah satu wilayah di Indonesia Timur yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk potensi panas bumi. Namun, menurut dia, perkembangan industri ekstraktif juga harus mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Ia menilai kawasan Halmahera menghadapi tekanan akibat tingginya permintaan global terhadap sumber daya alam. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan tetap terlindungi.
“Wagub tidak boleh pasang badan atas dasar kepentingan yang sifatnya memaksa seperti itu. Keberlangsungan hidup masyarakat Halbar, terutama di Desa Wayoli, merupakan harga diri suatu bangsa yang harus dibela. Sebab, itu adalah mandat konstitusi negara ini,” tegasnya.
Hantam Malut berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, kebutuhan pembangunan, perlindungan masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri.
“Indonesia harus tetap menjadi negara yang berdaulat, pragmatis, namun berprinsip, serta mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan arah politik luar negerinya,” pungkas Alfatih.
Selanjutnya
Artikel Terkait
