Ternate Hari ini
Beranda Maluku Utara Pembangunan Bendung Sangowo Morotai Berlanjut 2026, Tahap Kedua Tuntas pada 2027

Pembangunan Bendung Sangowo Morotai Berlanjut 2026, Tahap Kedua Tuntas pada 2027

Ternatehariini – Pembangunan Bendung dan Daerah Irigasi (D.I.) Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, akan dilanjutkan melalui tahap kedua dengan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) yang dijadwalkan berlangsung hingga 2027.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Irnanda Kristandi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan dalam dua tahap.

Tahap pertama dimulai pada Oktober 2025 dan berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2025. Sementara itu, pekerjaan tahap kedua direncanakan mulai pada November 2026 dan akan berlanjut hingga 2027.

Menurut Irnanda, seluruh komponen infrastruktur yang telah direncanakan akan diselesaikan pada tahap kedua, termasuk pembangunan dan penguatan tanggul sungai di bagian hulu bendung yang belum sempat dikerjakan pada tahap pertama.

“Penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut diharapkan dapat membentuk sistem perlindungan infrastruktur yang lebih utuh dan optimal, sekaligus meminimalkan risiko serta potensi banjir di kawasan tersebut,” ujarnya, Senin 16 November 2026.

Ia mengatakan, pembangunan Bendung Sangowo merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi pangan, khususnya bagi para petani di Kecamatan Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan BWS Maluku Utara dalam memperkuat ketersediaan air untuk menunjang pengembangan kawasan lumbung pangan di Provinsi Maluku Utara.

Terkait kondisi lahan yang terdampak bencana sebelumnya, Irnanda menegaskan bahwa pembangunan Bendung Sangowo masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan daerah.

Dalam mekanisme pengusulan program tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan lahan. Salah satu persyaratannya adalah surat kesediaan penyediaan lahan yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota.

Menindaklanjuti hal itu, Satker PJPA BWS Maluku Utara telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morota,i sejak pelaksanaan tahap pertama pada 2025.

Hingga saat ini, komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak terus dilakukan. Seluruh lokasi yang membutuhkan pembebasan lahan telah disurvei, sementara data terkait telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah daerah.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebutuhan anggaran dan proses pembebasan lahan.

Sebagai langkah percepatan, dalam waktu dekat BWS Maluku Utara melalui Kepala Balai dijadwalkan melakukan audiensi langsung dengan Bupati Pulau Morotai.

Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya peningkatan kualitas layanan air irigasi untuk sektor pertanian di Kabupaten Pulau Morotai, penguatan komitmen pemerintah daerah, serta pembahasan teknis terkait proses pembebasan lahan di sejumlah titik pembangunan Bendung Sangowo.

Irnanda berharap, seluruh tahapan pekerjaan konstruksi dan penyelesaian persoalan lahan dapat berjalan lancar dengan dukungan serta perhatian serius dari pemerintah daerah. (Ay)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan