PT FHT Klarifikasi, Bantah Polemik Perizinan
Ternatehariini – Manajemen PT Feni Haltim (PT FHT), menegaskan seluruh aktivitas konstruksi yang saat ini berlangsung di Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur, telah mengantongi perizinan resmi.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul polemik terkait proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Sabtu 21 November 2026.
Dalam keterangan tertulisnya, manajemen PT FHT menjelaskan bahwa perizinan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan berupa AMDAL, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Perusahaan menyebut, pembangunan tahap awal pada 2023 telah dilengkapi PKKPR, AMDAL 2023, dan PBG untuk kawasan utama beserta infrastruktur pendukungnya.
Selanjutnya, perluasan kawasan industri dan zona pendukung pada 2025 juga telah memperoleh persetujuan AMDAL melalui SK Nomor 1158 Tahun 2025.
“Seluruh kegiatan konstruksi yang sedang berlangsung saat ini berada dalam cakupan persetujuan lingkungan tahun 2023 dan 2025,” demikian penjelasan manajemen PT FHT.
Sementara itu, penyusunan dokumen AMDAL pada 2026 diperuntukkan bagi rencana pengembangan fasilitas tambahan di luar area konstruksi yang sedang berjalan.
Manajemen menegaskan, fasilitas tambahan tersebut masih sebatas rencana dan belum memasuki tahap pembangunan fisik.
Penyusunan AMDAL baru dilakukan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak lingkungan maupun sosial sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Proses tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta melibatkan masyarakat melalui konsultasi publik.
PT FHT menambahkan, penyusunan AMDAL untuk rencana pengembangan baru tidak serta-merta membatalkan keabsahan dokumen AMDAL, yang telah diterbitkan sebelumnya.
Sebagai bentuk keterbukaan, manajemen perusahaan juga telah bertemu dengan Ketua DPRD Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, untuk memaparkan perkembangan proyek sekaligus menunjukkan dokumen perizinan yang dimiliki.
Usai menerima penjelasan dan meninjau dokumen tersebut, Ketua DPRD Halmahera Timur menyambut baik keterbukaan perusahaan. DPRD pada prinsipnya mendukung investasi yang memberikan manfaat bagi daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Manajemen PT FHT mengapresiasi ruang dialog tersebut dan berharap, sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan terus terjalin agar pengembangan Kawasan Industri Buli berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur. (Zhar/Red)




