Kantor Desa Kembali Bergejolak, Warga Guruapin Desak Audit Dana Desa
Ternatehariini – Konflik pemerintahan Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali memanas pada Sabtu malam 7 November 2026.
Ketegangan terjadi antara warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusul pembukaan palang kantor desa yang diduga dilakukan secara sepihak.
Perselisihan tersebut berujung adu mulut hingga insiden perusakan fasilitas. Mikrofon pengeras suara milik BPD dilaporkan dirampas dan dibanting oleh warga yang emosi.
Konflik ini menambah panjang polemik kepemimpinan Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid. Sebelumnya, Rina disorot karena meninggalkan desa sejak 5 Oktober 2025 dengan alasan cuti melahirkan dan dilaporkan belum kembali menjalankan aktivitas pemerintahan hingga September 2026.
Kekecewaan warga juga pernah berujung pada pemalangan kantor desa pada Januari 2026. Saat itu, masyarakat mendesak audit pengelolaan Dana Desa (DD) serta meminta penyelesaian berbagai persoalan tata kelola pemerintahan desa.
Atas kondisi tersebut, warga mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kepala desa. Mereka juga meminta agar pemberhentian kepala desa dipertimbangkan apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Warga turut meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Halsel melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran desa.
Sementara itu, Camat Kayoa, Taha Muhamad, mengatakan persoalan yang terjadi berawal dari tuntutan warga terkait pertanggungjawaban atas aksi pemalangan kantor desa pada tahun sebelumnya.
“Masalah ini sebenarnya cukup sederhana apabila Kepala Desa dan pihak pemerintah kecamatan bersedia duduk bersama untuk melakukan pertemuan dengan warga guna membahas tuntutan tersebut, sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan,” ujar Taha saat dihubungi Ternatehariini.com.
Ia menambahkan, persoalan tersebut telah diketahui Bupati Halmahera Selatan dan DPMD setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih berupaya menghubungi Kepala Desa Guruapin, Rina Hamid, untuk meminta klarifikasi terkait tuntutan warga. Namun, belum ada tanggapan yang diberikan. (Zhar/Red)




