DPRD Haltim Desak Dinas Pendidikan Segera Tuntaskan Proyek, Jangan Korbankan Mutu Bangunan
Ternatehariini – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mendesak Dinas Pendidikan segera mengambil langkah tegas terhadap kontraktor pelaksana proyek fisik yang progres pekerjaannya masih rendah. Percepatan pengerjaan diminta dilakukan tanpa mengabaikan mutu dan kualitas bangunan.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Haltim, Dirwan Din, dalam rapat evaluasi realisasi Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPRD Haltim, Selasa 10 November 2026.
Dirwan mengungkapkan, hingga saat ini realisasi fisik sejumlah pekerjaan di lingkungan Dinas Pendidikan belum mencapai 70 persen. Sementara itu, realisasi keuangan bahkan masih berada di bawah 30 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti mengingat waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, Komisi I meminta Dinas Pendidikan mendesak pihak ketiga atau kontraktor, agar segera menuntaskan pekerjaan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pembangunan.
“Untuk mempercepat progres realisasi tersebut, kami telah sampaikan kepada Dinas Pendidikan agar mendesak pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, supaya menyelesaikan pekerjaan fisik dalam sisa waktu yang ada. Kemudian, proses pencairan dan realisasi keuangannya juga harus dipercepat karena per tanggal 15 Desember sudah tutup buku,” tegasnya.
Selain menyoroti pekerjaan tahun berjalan, Dirwan juga mengingatkan Dinas Pendidikan agar segera menyelesaikan sisa pekerjaan luncuran Tahun Anggaran 2025 yang dibawa ke tahun 2026. Proyek tersebut diketahui memiliki nilai sekitar Rp80 juta, tetapi hingga kini belum direalisasikan.
“Di Dinas Pendidikan masih ada proyek luncuran tahun 2025 yang dibawa ke 2026 dan saat ini belum direalisasikan, nilainya sekitar Rp80 juta. Kami dari Komisi I akan menyampaikan hal ini kepada Pemda Haltim agar segera diselesaikan,” pungkasnya.
Dirwan menjelaskan, dari delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi I yang dijadwalkan mengikuti rapat evaluasi pada hari kedua, tujuh OPD hadir, sedangkan satu OPD berhalangan karena mengikuti agenda uji kompetensi (ukom).
Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Pendidikan menjadi salah satu OPD yang mendapat perhatian serius Komisi I, terutama terkait rendahnya progres pekerjaan fisik dan realisasi keuangan serta belum diselesaikannya proyek luncuran tahun anggaran sebelumnya. (Zhar/Red)




