Wali Kota Ternate Sampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027
Ternatehariini – Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Ternate atas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate, Selasa 10 November 2026.
Dalam tanggapannya, Tauhid menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 diarahkan untuk mendukung target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2027, sekaligus menyelaraskan program prioritas nasional melalui agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ternate terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan dan modernisasi sistem pengelolaan pendapatan. Sejumlah sektor potensial yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, jasa, pariwisata, perhotelan, restoran, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat maupun pelaku usaha, khususnya UMKM. Karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi harus mengedepankan prinsip tertib, transparan, serta mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Ternate terus mendorong digitalisasi pelayanan penerimaan daerah melalui platform Ternate iPAD serta memperluas transaksi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai menggunakan QRIS
Sementara itu, pada sisi belanja daerah, pemerintah akan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokusnya meliputi penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, pengentasan pengangguran, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terkait belanja pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkot Ternate tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Tauhid menegaskan, pemerintah daerah akan terus mencermati kebijakan pemerintah pusat mengenai skema pembiayaan PPPK, baik paruh waktu maupun penyesuaian status menjadi penuh waktu.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak pegawai tetap terpenuhi sekaligus menghindari terjadinya penganggaran ganda. (*)




