Ternate Hari ini
Beranda Parlementaria BPK Soroti Pengelolaan Aset Pasar Haltim, 283 Pedagang Tanpa Kontrak

BPK Soroti Pengelolaan Aset Pasar Haltim, 283 Pedagang Tanpa Kontrak

Kepala Disperindagkop dan UKM Haltim, Rickoh Debeturu

Ternatehariini – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyoroti tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).

Hasil pemeriksaan menemukan 283 pedagang di sejumlah pasar beraktivitas tanpa dilengkapi perjanjian sewa atau kontrak kerja sama resmi.

Berdasarkan data Kartu Inventaris Barang (KIB) C dan hasil konfirmasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Haltim tercatat memiliki 38 bangunan pasar. Namun, auditor menemukan persoalan administrasi pemanfaatan kios dan los pada enam pasar aktif.

BPK menilai pengelolaan aset pasar belum tertib. Kepala Disperindagkop dan UKM selaku Pengguna Barang dinilai belum memastikan seluruh pemanfaatan fasilitas pasar diikat dengan perjanjian sewa resmi.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara Bendahara Barang dan Bendahara Penerimaan menyebabkan belum tersedianya basis data pedagang yang akurat dan mutakhir.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus melemahkan akuntabilitas pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Berdasarkan rincian hasil pemeriksaan, persoalan tersebut tersebar di enam pasar. Di Pasar Faifiye, Kecamatan Kota Maba, sebanyak 139 pedagang belum memiliki perjanjian sewa, sementara hanya satu pedagang yang tercatat memiliki dokumen resmi.

Di Pasar Jiko Mobon, tujuh dari sembilan pedagang belum mengantongi kontrak sewa. Sementara di Pasar Rakyat Kasuba Bicoli, Kecamatan Maba Selatan, enam dari 11 pedagang belum memiliki perjanjian resmi.

Temuan serupa terdapat di Pasar Fadeldelag, Kecamatan Maba, dengan 113 pedagang yang seluruhnya belum dilengkapi dokumen perjanjian sewa. Di Pasar Jati Luhur, Kecamatan Wasile Timur, lima pedagang belum memiliki kontrak, sedangkan di Pasar Opeyang, Kecamatan Wasile, sebanyak 13 pedagang belum mengantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Disperindagkop dan UKM Haltim, Rickoh Debeturu, membantah bahwa pasar-pasar di bawah pengawasan instansinya tidak memiliki perjanjian sewa.

Rickoh menyatakan sejumlah pasar, termasuk Faifiye, Jiko Mobon, dan pasar di wilayah Wasile, telah dilengkapi dokumen kerja sama.

“Untuk Pasar Faifiye, Pasar Jiko Mobon, dan pasar di Wasile sudah ada kerja sama atau perjanjian sewa resmi semuanya,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu November 2026.

Rickoh juga mengklaim pengelolaan kerja sama pasar di Halmahera Timur telah berjalan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Bahkan, realisasi pendapatan daerah dari sektor yang dikelolanya disebut telah mencapai 70 hingga 80 persen.

“Bukan hanya pasar di Kota Maba, tetapi semua sudah memiliki izin perjanjian kerja sama terkait pengelolaan pasar di wilayah Halmahera Timur. Peningkatan PAD kita juga sudah mencapai 70 hingga 80 persen. Jadi, untuk tahun 2026 ini justru melampaui target,” pungkasnya. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan