Ternate Hari ini
Beranda Pelayanan Publik BPKAD Haltim Klarifikasi Hibah Rp2,1 Miliar untuk TMMD dan Polda

BPKAD Haltim Klarifikasi Hibah Rp2,1 Miliar untuk TMMD dan Polda

Ternatehariini – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran hibah sebesar Rp2,1 miliar kepada pemerintah pusat dalam Tahun Anggaran 2026.

Anggaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 dengan kode paket 43238213 itu sebelumnya menjadi sorotan karena belum mencantumkan secara terperinci identitas instansi penerima maupun peruntukan dana. Anggaran tersebut terbagi dalam dua paket, masing-masing senilai Rp1,1 miliar dan Rp1 miliar.

Kepala BPKAD Haltim, H. Joko Loleno Ridwan, menegaskan bahwa pencantuman nomenklatur “hibah kepada pemerintah pusat” merupakan bagian dari struktur rekening belanja hibah dalam sistem keuangan daerah. Menurutnya, rincian peruntukan anggaran dapat diketahui melalui penelusuran subkegiatan.

Joko menjelaskan, paket pertama sebesar Rp1,1 miliar dialokasikan untuk mendukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang merupakan salah satu program nasional.

“Nomenklatur hibah kepada pemerintah pusat itu adalah struktur rekening yang ada di belanja hibah. Jadi, tolong dilihat detailnya. Pertama, hibah untuk program TMMD sebesar Rp1,1 miliar karena itu merupakan program nasional,” jelas Joko saat diwawancarai wartawan Ternatehariini.com di Gedung DPRD, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, paket kedua sebesar Rp1 miliar diperuntukkan bagi dukungan sarana dan prasarana kepolisian, khususnya pembangunan gedung senjata dan pengendalian massa di lingkungan Polda Maluku Utara.

“Yang kedua, sebesar Rp1 miliar, Pemda membantu sarana dan prasarana Polda untuk membangun gedung senjata dan pengendalian massa. Jadi, totalnya Rp2,1 miliar,” ungkapnya.

Joko menegaskan, alokasi hibah tersebut memiliki peruntukan yang jelas. Ia menyebut sorotan terhadap anggaran itu muncul karena pembacaan dokumen hanya berfokus pada nomenklatur rekening induk tanpa menelusuri rincian belanja.

“Jadi, anggaran itu tidak misterius. Cuma karena tidak melihat secara detail dan hanya terfokus pada nomenklatur pemerintah pusat. Itu namanya struktur rekening akun, lihat lagi rinciannya. Di dalam belanja hibah itu memang ada kategori hibah ke pemerintah pusat, hibah ke pemerintah daerah lainnya, serta hibah ke lembaga dan organisasi,” pungkasnya. (Zhar/Red)

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan