Fraksi DARI Soroti Dampak Tambang dan Modal Rp1,5 Miliar di Bank Maluku Malut
Ternatehariini – Fraksi Demokrasi Amanat Rakyat Indonesia (DARI) DPRD Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) menyoroti dampak aktivitas pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat serta rencana penyertaan modal Rp1,5 miliar pada Bank Maluku Malut dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi DARI, Muh. Ramdhan Hi. Murid, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Haltim 2027 pada rapat paripurna DPRD, Senin 16 November 2026.
Ramdhan menilai, pesatnya pertumbuhan ekonomi Halmahera Timur melalui sektor pertambangan dan investasi berskala besar belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pembangunan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh lapangan kerja, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, serta menikmati fasilitas publik yang layak.
“Sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak boleh terus berada di pinggiran kebijakan ketika aktivitas ekonomi berskala besar memperoleh perhatian yang begitu dominan,” tegas Ramdhan.
Selain ketimpangan ekonomi, Fraksi DARI juga menyoroti tekanan ekologis akibat aktivitas industri. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS), ancaman banjir, pencemaran lingkungan, hingga menyempitnya ruang hidup masyarakat dinilai sebagai persoalan mendesak yang harus ditangani pemerintah.
Fraksi DARI mengingatkan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat.
Melalui kebijakan perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan sesuai kewenangan daerah, koordinasi lintas pemerintahan, serta penguatan pelayanan publik, Pemkab Haltim dinilai tetap memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kekayaan alam hanya meninggalkan catatan produksi dan investasi, sementara generasi berikutnya harus mewarisi kerusakan lingkungan serta persoalan sosial yang tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi DARI juga mengkritisi rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Maluku Malut.
Fraksi tersebut menilai, penempatan dana publik dalam bentuk investasi harus didasarkan pada kajian kelayakan dan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar mempertahankan kepemilikan saham.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara transparan proyeksi keuntungan, potensi dividen, analisis risiko investasi, serta manfaat langsung penyertaan modal tersebut bagi masyarakat Halmahera Timur.
Fraksi DARI juga mempertanyakan sejauh mana penyertaan modal tersebut dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, pelaku usaha lokal, dan masyarakat produktif.
“Setiap keputusan menempatkan uang publik dalam suatu investasi harus disertai pertimbangan rasional dan ukuran keberhasilan yang jelas,” pungkas Ramdhan. (Zhar/Red)




